Aktivis Buddha Samakan Kasus Rohingya dengan Nazi


SURATKABAR.ID – Maung Zarni, seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang beragama Buddha menegaskan bahwa kekejaman terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar serupa dengan tindakan oleh Nazi Jerman.

Menurut Zarni, masyarakat internasional harus bertindak atas peristiwa tersebut. Zarni mengemukakan pendapatnya setelah PBB menyiarkan laporan yang mendokumentasikan aksi brutal pasukan Pemerintah Myanmar.

Dokumentasi tersebut mengungkapkan aksi perkosaan massal, pembunuhan termasuk terhadap bayi dan anak kecil, pemukulan secara brutal dan penghilangan. Penyidik PBB juga mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap manusia.

“Kita menghadapi situasi saat satu negara anggota PBB yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dan mitranya, para jenderal militer Burma (Myanmar), didapati oleh badan paling tinggi dan (paling) terpercaya lembaga hak asasi manusia di dunia seperti perbuatan Nazi Jerman,” tegas Zarni, Sabtu (1/9/2018), dikutip dari republika.co.id.

Baca juga: Bikin Geram! Oknum Polisi Hina Nabi Muhammad Lewat Medsos, Tak Disangka Ini Motif Pelaku

Pria yang merupakan Koordinator Koalisi Rohingya Bebas ini menuturkan bahwa pemusnahan suku adalah apa yang dilakukan Nazi. Oleh karena itu, semua negara anggota PBB memiliki tanggung jawab untuk menanganinya.

“Kewajiban moral dan politik tertinggi berada pada Dewan Keamanan (PBB),” tegasnya.

Zarni menambahkan, saat ini Rohingya membutuhkan wilayah yang terlidungi dimana mereka bisa hidup secara aman dan normal layaknya mansua.

“Harapan saya, di dunia yang ideal, (ialah) Dewan Keamanan PBB akan mensahkan suatu bentuk campur-tangan sehingga kekejaman itu dapat dihentikan dan orang Rohingya dapat diberikan kembali tanah mereka dan diperkenankan hidup secara bermartabat dan aman,” ujar Zarni.

Menurutnya, saat ini lebih banyak orang Rohingya yang tinggal di luar Myanmar dibandingkan yang masih menetap di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh kekerasan dan serangan yang dilancarkan sejak Agustus tahun lalu.

Oleh karena itu, sanksi terhadap militer dan pemerintah Myanmar harus dilakukan, serta menyatakan kebijakan pengucilan terhadap Rohingya harus di akhiri.

Zarni menegaskan, selain sanksi tegas yang dijatuhkan, Rohingya juga harus mendapat perlindungan secara internasional dan menciptakan “wilayah otonomi” yang dapat menghentikan kekejakan militer Myanmar.