Demi Bangsa, Yusril Akan Laksanakan Keinginan Habib Rizieq Dari Arab Saudi Ini


SURATKABAR.ID Pembentukan forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah, dinilai beberapa pihak akan memiliki peran penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.


Dilansir dari Jawapos, dituturkan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, antara GNPF MUI, tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar semuanya beriktikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara.

Perbedaan pendapat dengan Pemerintah yang terjadi selama ini, menurut Yusril adalah  sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi modern seperti saat ini.

“Sebaliknya, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa,” kata Yusril dilansir, Minggu (18/06/2017).

Baca juga: Habib Rizieq: Mau Rekonsilisasi atau Revolusi

Menurutnya beban kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sudah sangat berat, sehingga menjadi tugas bersama untuk bisa membantu.

“Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi,” sambung dia.

Sebelumnya, permintaan agar Yusril membentuk forum tersebut disampaikan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum’at (16/06/2017).

Yusril mengatakan, dia mengenal baik Rizieq, ulama dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum.


Kasus-kasusnya, kata dia, umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan.

Terhadap berbagai kasus ini, Yusril mengatakan bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mendahulukan dialog serta langkah persuasif, bukan langsung melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi di masyarakat.

Karena hal itulah, ditambahkan mantan Menkum HAM ini, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemrintah.

Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan “kriminalisasi” terhadap ulama dan aktivis.

“Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini harus dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Terkait dengan realisasinya dan kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.

“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,” pungkas Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

 

Loading...

Komentar

komentar


Berita Terpopuler