Bawaslu Anggap 7 Materi Iklan PSI Ini Langgar UU Pemilu


SURATKABAR.ID – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Bawaslu RI menyatakan materi iklan PSI yang dimuat di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018 lalu memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Mengutip reportase Republika.co.id, Jumat (18/05/2018), Ketua Bawaslu RI Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/05/2018) menyampaikan, pemeriksaan terhadap iklan PSI telah selesai dan sudah dibahas di Sentra Gakkumdu. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan ada tujuh materi dalam iklan itu yang dinilai termasuk dalam kegiatan kampanye, khususnya memuat unsur citra diri partai, sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tujuh materi iklan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019. Kami tunggu pendapat dan voting anda semua;
  2. Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024;
  3. Foto Joko Widodo;
  4. Lambang Partai Solidaritas Indonesia;
  5. Nomor 11 (Nomor urut partai sebagai peserta Pemilu 2019).
  6. Calon Wakil Presiden dengan 12 foto dan nama;
  7. 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara.

Iklan yang memuat citra diri partai tersebut, juga diindikasikan sebagai bentuk kampanye di luar jadwal. Karena, Bawaslu menilai, kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai pada 23 September 2018.

Baca juga: Jokowi Kritik SBY Soal Subsidi BBM, Begini Balasan Politisi Demokrat

“Bahwa perbuatan Raja Juli Antoni Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia dan Chandra Wiguna Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak, merupakan perbuatan tindak pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 UU tentang Pemilihan Umum,” demikian papar Abhan.

Berkenaan dengan itu, Sekjen PSI serta Wakil Sekjen PSI terancam pidana kurungan penjara paling lama satu tahun serta denda paling banyak Rp 12 juta. Bawaslu telah melaporkan dua pimpinan PSI, yakni Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni dan Wasekjen Chandra Wiguna.

“Temuan Bawaslu tersebut telah diteruskan ke kepolisian, yang diterima oleh Bareskrim Polri, dengan nomor laporan LP/B/646/V/2018/BARESKRIM,” imbuh Abhan.

Maju ke MK

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni menyebutkan, partainya akan segera mengajukan uji materi terkait pasal-pasal dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat soal definisi kampanye. Secara spesifik, PSI ingin menegaskan arti dan batasan mengenai citra diri yang menjadi salah satu definisi kampanye berdasarkan UU pemilu tersebut.

 

Menurut Raja Juli, rencana mengajukan uji materi sudah dibicarakan secara internal oleh PSI. Mereka sudah membahas langkah-langkah persiapan sebelum menggugat ke MK.

“Kami akan maju ke MK, meminta pemaknaan yang paling tepat dari MK soal apa yang dimaksud dengan citra diri,” tutur Raja Juli kepada jurnalis di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/05/2018).

Seperti diketahui, citra diri masuk sebagai salah satu definisi kampanye. Citra diri ini ada dalam pasal 35 ayat 1 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Bunyi pasal itu adalah kegiatan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/citra diri peserta pemilu. Raja Juli menyebutkan, PSI tidak merujuk kepada pasal tersebut.

“Sebab, itu terlalu fleksibel. Kemarin kami lihat kalau siluet saja bisa disebut citra diri. Kalau sudah ada calon cawapres yang muncul sekelebat saja itu sudah masuk citra diri juga,” ujar Raja.

Itulah sebabnya, PSI mempertanyakan pengertian yang konkret dari citra diri. Partai besutan Grace Natalie ini juga berpendapat bahwa definisi kampanye yang lebih operasional ada dalam pasal 274 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Akan Ajukan Judicial Review

“Kami menghormati keputusan Bawaslu RI untuk melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di Koran Jawa Pos ke pihak kepolisian. Tapi, kami akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum,” ungkap Raja di Jakarta, Kamis (17/05/2018). Demikian melansir reportase MediaIndonesia.com.

Raja menilai ada perbedaan tafsir hukum yang diyakini pihaknya dengan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu itu. Menurut dia, materi iklan terkait itu merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik.

“Materi (iklan) kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Materi itu juga tidak mengandung ajakan untuk memilih kami. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 Undang-Undang Pemilu,” tutur Raja.

“Kalau soal pencantuman logo, itu bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tidak mungkin tidak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” tambahnya.

Tidak hanya melakukan perlawanan hukum atas laporan Bawaslu RI, PSI juga berencana mengajukan judicial review atau uji materi terhadap sejumlah pasal yang memuat definisi kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.