Dinilai Penuh Dusta, Pidato Suu Kyi Soal Rohingya Tuai Kritik


SURATKABAR.ID – Pidato Aung San Suu Kyi tentang kondisi di Rakhine menuai kritikan dari berbagai pihak. Kritik tajam terutama datang dari pengamat dan organisasi HAM internasional. Banyak yang menyebut pidato yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh pemimpin Myanmar itu tidak tulus.

Selasa (19/9/2017), Amnesty International menilai Suu Kyi dan pemerintahannya mengabaikan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine. Bahkan, dilansir dari detik.com yang juga diwartakan laman CNN, Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein menyebut bahwa situasi di Rakhine telah mengarah pada ‘pembersihan etnis’.

“Aung San Suu Kyi hari ini menunjukkan bahwa dirinya dan pemerintahannya masih menguburkan  kepala mereka dalam tanah atas kengerian yang terungkap di wilayah Rakhine,” kata Direktur Amnesty International untuk Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, James Gomez. Ungkapan menguburkan kepala dalam tanah sendiri merupakan  kiasan yang bermakna mengabaikan sesuatu yang berbahaya.

“Beberapa kali, pidatonya lebih mengarah pada campuran kebohongan dan menyalahkan korban,” imbuh Gomez.

Berdasarkan keterangan koresponden CNN, Ivan Watson, yang pernah datang langsung ke Rakhine, salah satu klaim Suu Kyi yang menyebut bahwa ‘semua orang yang tinggal di Rakhine memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi’ adalah sungguh tidak benar.

Baca Juga: Kesaksian Orang Rohingya yang Tersisa di Rakhine, Ternyata Ini Motif Kekejaman Militer Myanmar

Kemudian, Suu Kyi yang memilih berpidato dalam bahasa Inggris menunjukkan bahwa pesannya ia hendak sampaikan pada komunitas internasional, bukan rakyatnya. Pidato itu sendiri dilakukan Suu Kyi setelah menolak hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Seorang pengamat, Penny Green, Profesor hukum dari Queen Mary University of London yang khusus mengkaji isu Rohingya menyoroti cara Suu Kyi yang mengaitkan Rohingya dengan kelompok militant Tentara Keselamatan Arakan Rohingya (ARSA) dalam pidatonya itu. Dengan demikian, Suu Kyi, kata Green, sama sekali tidak menggunakan istilah Rohingya untuk menyebut etnis minoritas muslim yang tertindas.

“Dia (Suu Kyi) memilih untuk menggunakan kata itu terkait dengan sebuah kelompok teroris, yang berarti itu menjadi satu-satunya identitas yang menempel pada Rohingya dari perspektifnya dan yang da harapkan dari perspektif internasional,” katanya.

Green juga menyebut pidato yang dilakukan Suu Kyi itu sebagai ‘perilaku khas penjahat negara’ mengingat pidato Suu Kyi itu tidak lah tulus dan penuh dengan penyangkalan. Green semakin nyinyir pada pidato Suu Kyi yang menyebut bahwa krisis Rohingya semakin mereda. Itu tidaklah masuk akal, kata Green. Suu Kyi juga bahkan dalam pidatonya menyebut 50 persen desa-desa muslim di Rakhine masih utuh dan mayoritas warga muslim tidak mengungsi.

Diberitakan Reuters, Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Divisi Asia, Phil Robertson menyoroti pidato Suu Kyi terkait ungkapannya yang menyebut tidak ada operasi militer di Rakhine sejak 5 September. “Jika memang itu benar, maka siapa yang membakar semua desa-desa yang kami lihat dalam dua pekan terakhir?” katanya. HRW sendiri telah menunjukkan bukti citra satelit yang menunjukkan hangus terbakarnya desa-desa muslim Rohingya di Rakhine.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaDihukum 2 Tahun, Rooney Minta Keluarga Memaafkannya
Berita berikutnyaTerbongkar! Ada Aliran Dana dari Tokoh Terkenal ke Saracen