Fahri Hamzah Sebut Kinerja Jokowi Sekelas Wali Kota


KLARIFIKASI FAHRI HAMZAH

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tengah menyoroti kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Kritik tersebut disampaikan Fahri saat bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Kamis (20/10/2016).

Dia mengatakan, latar belakang seorang Walikota Solo menjadikan kinerjanya dianggap masih dalam level kota bukan negara.

“Cara bekerja pemerintah harus diluaskan skalanya. Pak Jokowi masih bekerja dengan perspektif kota. Ini negara, bangsa dan besar lagi,” ketusnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10, dikutip dari rmol.co.

Fahri menilai, Jokowi tidak memberikan penjelasan arah pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Padahal, dalam mengurus negara memerlukan alur yang panjang dan membutuhkan perencanaan yang matang.

“Cara bekerja pemerintah harus diluaskan skalanya. Pak Jokowi masih bekerja dengan perspektif kota. Ini negara, bangsa dan besar lagi. Memerlukan narasi, percakapan tentang arah kita mau melangkah ke mana sebagai bangsa. Kita enggak bisa tolerir presiden ke sana kemari pakai pesawat tapi dia enggak pidato. Yang kita perlukan pidato tentang arah,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016), dikutip dari merdeka.com.

Ia kemudian mengatakan, DPR selalu memberi kemudahan terhadap pemerintah mengenai rancangan APBN. Sudah empat fase pembahasan APBN dilalui tanpa hambatan berarti.

“DPR longgar terhadap APBN. DPR beri kemudahan-kemudahan ke Jokowi. APBNP 2016, APBN 2017, ini Pak Jokowi sudah melalui 4 kali fase APBN ini dan relatif DPR enggak mempersulit. Menkeu datang silih berganti, modulnya berubah, tesisnya juga,” jelasnya.

Namun pemerintah  tetap memotong subsidi bagi rakyat dengan alasan penerima subsidi selama ini ternyata palsu. Akibatnya anggaran belanja daerah menjadi kecil akibat dari pemotongan subsidi tersebut.

“Apakah itu cocok dengan nawacita? Presiden harus jadi presiden jangan jadi wali kota,” tegasnya.

Dari segi legislasi, Fahri menyayangkan lambannya kinerja pemerintah dalam menerbitkan peraturan pemerintah dari setiap UU yang dibuat legislatif bersama eksekutif.

“Coba cek legislasi pemerintah. PP mangkrak, pemerintahan gak jalan. Pemerintah daerah juga tidak jalan. (Penegakan hukum) lebih kacau,” tambahnya

“Itu artinya 2 tahun ini pemerintah bekerja telah mensubsidi secara palsu sampai Rp. 40 triliun, Rp. 36 triliun dibagi ke belanja pusat, belanja daerah hanya 4 triliun. Apakah itu cocok dengan Nawacita? Presiden harus jadi Presiden jangan jadi Walikota,” sambung politisi PKS ini.

Fahri mencontohkan, DPR cepat memproses pengesahan saat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajukan RUU Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim.

“Legislasi juga, presiden ajukan Menteri Siti Nurbaya meminta agar DPR segerakan ratifikasi RUU paris agrement, perubahan iklim. Seminggu dikerjakan DPR bikin rapim cepet semua cepat, dibawa paripurna semua dikerjakan dan sudah keluarkan,” terangnya.

Namun, pemerintah dianggap tidak memanfaatkan kemudahan yang diberikan DPR. Hal itu terbukti sampai saat ini pemerintah belum juga mengirimkan draf RUU Pemilu. Padahal di dalam undang-undang, tahapan Pilpres dan Pileg harus dimulai 2 tahun sebelum Pemilu.

“Sehingga ada fase masa persiapan pemilu, karena KPU harus buat peraturan KPU, pemerintah harus buat PP-nya, partai-partai harus buat juga, Draf belum. Ini juga termasuk. DPR menunggu draf pemerintah. Kita bingung.  Nanti kan jadi bom waktu,” imbuhnya.

Karenanya, Fahri mendesak pemerintah untuk membicarakan tentang itu bersama-sama DPR.

“Presiden jangan jalan-jalan, di Jakarta saja. Mengganggu pasti. Bisa jadi ledakan di satu hari,” katanya.

Lebih lanjut, Fahri mempertanyakan keuntungan BUMN tidak sesuai target dan lebih rendah dari modal yang diberikan. Padahal, anggaran penyertaan modal negara pun kian bertambah.

“Kita kritisi ini APBN, karena sebentar lagi akan disahkan. Ini revisi 2 APBN sebelumnya. DPR longgar terhadap APBN. DPR beri kemudahan-kemudahan ke Jokowi. APBN-P 2016, APBN 2017, ini pak Jokowi sudah melalui 4 kali fase APBN ini dan relatif DPR enggak mempersulit,” lanjutnya.

“Keuntungan BUMN setiap tahun Rp 40 triliun tapi PMN-nya terus nambah, tapi di APBN-P 2017 ini Rp 47 triliun jadi ini modalnya lebih bayak daripada keuntungan, nah ini harus ada penjelasan,” pungkas Fahri.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaRachmawati: Pungli Teri Diuber, Kakap Dapat Tax Amnesty
Berita berikutnyaWow! Ini lho Cara Paling Keren Ngadepin Tukang Jabel Alias Debt Collector di Jalanan