Seperti Dejavu, Ada Aura Bung Karno dalam Jokowi Saat Konflik Natuna Memanas


Tern021876900_1466686365-20160623--Jokowi-Gelar-Rapat-di-Kapal-Perang-KRI-Imam-Bonjol-383-Kepri--Setpres-01Ternyata penembakan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap kapal Cina yang kedapatan mencuri di perairan Natuna yang notabene masih masuk wilayah Indonesia berbuntut panjang. Pemerintah Cina bereaksi keras atas hal tersebut. Lantas apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Beberapa waktu lalu, TNI AL yang menaiki kapal perang RI Imam Bonjol-383 mendapati ada kapal yang berasal dari Cina, Han Tan Cou, masuk ke perairan Natuna. Dikarenakan beberapa kali peringatan dan juga imbauan untuk berkomunikasi tidak digubris, TNI AL melepaskan tembakan ke tubuh kapal secara prosedural dan tidak melukai awak kapalnya.

Namun, Pemerintah Cina mengatakan bahwa ada satu awak kapal yang terluka terkena tembakan dan memprotes tindakan represif dari TNI AL tersebut. Seketika itu juga, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan apa yang dilakukan oleh TNI AL sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dikarenakan semakin memanas, Presiden Jokowi menggelar rapat mendadak di atas KRI Imam Bonjol di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tersebut terkait masalah penembakan tersebut. Rapat yang dilakukan di atas kapal perang tersebut sebagai simbol bahwa Pemerintah Indonesia juga patut geram dan protes terhadap apa yang dilontarkan Pemerintah Cina.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi mengundang deretan pejabat tinggi negara untuk melakukan rapat, seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Di atas kapal perang itu, rapat dilangsungkan untuk membahas percepatan pembangunan gerbang batas perairan di Natuna yang selama ini diklaim oleh Pemerintah Cina sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mana siapapun dapat bebas memasukinya.

bc4ace72-6cf2-4b77-a1dc-3d92f2e30088_169

“Sebagai kepala pemerintahan, Presiden ingin menegaskan bahwa Natuna adalah kedaulatan Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti yang dikutip dari Lensaberita.net (22/6/2016).

Selain itu Menko Luhut Binsar Pandjaitan turut menambahkan bahwa kedaulatan Indonesia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, bahkan oleh Cina sekalipun. Walaupun begitu, Pemerintah indonesia masih akan berupaya menempuh jalan diplomasi agar tidak pecah konflik jika masalah ini semakin memanas.

“(Penembakan ke kapal China) yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok. Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun. Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun,” jelas Luhut, seperti yang dilansir oleh CNN (23/6/2016).

Selama ini, sering kali kapal nelayan dari Cina yang menerobos masuk dan mencuri ikan di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Tentunya, reaksi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini mengingatkan kita pada komentar berani yang dilontarkan oleh Sang Proklamator sekaligus Presiden RI pertama, Soekarno.

Dalam suatu pidatonya yang sangat terkenal dan heroik, Soekarno pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak gentar terhadap ancaman siapapun, bahkan jika hal tersebut datang dari PBB, Amerika Serikat ataupun Inggris.

“Selama kekuasaan dan kekuatan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Oleh karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika dan hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika! Inggris kita Linggis! Go to hell with your aid! Malaysia kita ganyang. Hajar cecunguk Malayan itu! Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu,” teriak Bung Karno lantang.

Perlawanan Bung Karno terhadap negara-negara atau organisasi dunia yang dirasa mengekang dan meremehkan Indonesia tidak hanya dibuktikan dengan lantangnya suara yang dilontarkannya saja, tapi dia juga buktikan dengan memutuskan untuk keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965.

Bahkan Bung Karno membentuk Converence of New Emerging Force (Conefo) sebagai PBB versinya pada tahun 1966. Tidak hanya itu saja, Bung Karno juga menyelenggarakan Games of The New Emerging Forces (Ganefo) sebagai pesaing Olimpiade.

Bukannya dikucilkan, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno justru mendapatkan dukungan dari berbagai negara dari Asia, Afrika, Amerika Selatan sampai beberapa negara di Eropa. Selain itu, Ganefo yang diselenggerakanpun diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di dunia.

Lantas apa hubungan atau keterkaitan antara Soekarno dan Jokowi? Keduanya memiliki karismatik sendiri-sendiri dan cara penyelesaian konflik yang berbeda, akan tetapi satu hal yang dapat digarisbawahi adalah keteguhan dalam menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara atas rongrongan dan peremehan negara lain-lah yang dapat dikatakan sama.