Temuan Mengejutkan Kemenhub Terkait Kecelakaan Maut Tol Cipularang


SURATKABAR.ID – Kementerian Perhubungan mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara operasional perusahaan angkutan barang yang pada Senin (2/9) lalu memicu kecelakaan maut di ruas Tol Cipularang km 91.

Direktur Prasarana, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risal Wasal, ditukil dari laman Ekonomi.bisnis.com pada Kamis (5/9/2019), mengatakan perusahaan angkutan tersebut memiliki sembilan unit truk, yang mana seluruhnya diindikasikan kelebihan dimensi atau over dimension.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi perusahaan yang dua dump truck-nya memicu kecelakaan beruntun di Tol Cipularang km 91 jauh tak memenuhi standar dimensi dump truck. Karena setelah ditelusuri, dimensi tingginya kelebihan 70 cm.

“Kita mengandangkan (truk) dia sebelum menstandardisasi, memiliki kecenderungan untu itu (melanggar),” tuturnya, pada Rabu (4/9) kemarin.

Baca Juga: Mengulik Misteri Kecelakaan Beruntun Tol Cipularang, Tetua Petilasan Gunung Hejo Ungkap Fakta Ini

Risal, lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan lokal yang beroperasi di wilayah Jabodetabek tersebut, saat ini hanya mengoperasikan tujuh unit. Pasalnya dua unit truknya mengalami kecelakaan awal pekan lalu di Tol Cipularang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, upaya pemberantasan kelebihan muatan dan juga dimensi atau over dimension over load (ODOL) perlu sinergi dengan sejumlah pihak. Baik dari Dinas Perhubungan daerah maupun pihak kepolisian.

Ia mengungkapkan, para pelaku ODOL yang menyebabkan kecelakaan maut di jalur Tol Cipularang tersebut masih harus diselidiki terkait buku KIR atau buku pengujian kendaraan bermotor.

“Ini keteledoran kita semua, merasa itu bukan persoalan, sekarang saya tidak akan main-main lagi. Ayolah kita selesaikan semuanya,” katanya tegas.

Menurut hasil olah TKP, penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan mobil hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tersebut adalah dua dump truck yang tergelincir lantaran mengangkut muatan hingga 37 ton dari kapasitas angkut 12 ton.

Hal ini berarti kedua truk tersebut membawa kelebihan muatan masing-masing setara 25 ton atau hingga 300 persen dari seharusnya.

Untuk mencegah pelanggaran terulang kembali, Budi mengatakan, ada tiga hal yang harus dilakukan, yakni, menegakkan aturan KIR sesuai dengan norma standar prosedur ketentuan (NSPK), caranya adalah tidak meloloskan truk dengan kelebihan dimensi.

Selain itu, penyidikan pemalsuan data buku KIR juga sangat penting dilakukan. “Ketiga, kita harapkan peningkatan pengawasan penindakan, terutama kita dari perhubungan, kepolisian, kalau ketahuan over dimension, tidak usah tanggung-tanggung, kita kandangi sajalah,” tegasnya.