Sindir Anies Soal IMB, Ahok: Gubernur Paling Hebat


SURATKABAR.ID Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya turut berkomentar perihal polemik  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di atas Pulau Reklamasi.

Ahok menilai jika langkah Anies berbeda dengan apa yang dilakukannya dulu. Menurutnya, Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantau Utara Jakarta sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan di Pulau D yang diterbitkan di masa kepemimpinannya, tidak bisa dipakai untuk menerbitkan IMB seperti yang dikeluarkan Anies sekarang. Itulah yang menjadi alasan Ahok tak mengeluarkan IMB.

“Aku sudah malas komentarinya. Kalau (dengan) Pergub aku bisa terbitkan IMB, reklamasi sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI,” kata Ahok saat dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

Mantan bupati Belitung Timur tersebut meyakini bahwa dengan reklamasi, DKI Jakarta bisa menghasilkan dana sekitar Rp 100 triliun. Uang ini didapat dari kontribusi tambahan yang saat itu diajukan Ahok sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari pengembang.

Ahok merasa heran dengan IMB yang diterbitkan oleh Anies tersebut. “Anies kan anti reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi,” kata Ahok.

Di Pulau D reklamasi, terdapat 932 bangunan, yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB. Anies Baswedan sempat menyegel bangunan di atas pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang melanggar IMB, Juni 2018.