Benar-Benar di Luar Dugaan, Ternyata Begini Pendapat Mahfud MD Soal Ajakan Golput


    SURATKABAR.ID – Mahfud MD mengungkapkan bahwa secara hukum mengajak orang untuk golput (golongan putih) bukanlah masalah. Menurutnya, jika seseorang menghalang-halangi atau mengintimidasi orang lain untuk tidak memilih, barulah hal itu bisa dikategorikan dalam pelanggaran.

    Mantan menteri petahana ini, seperti yang dihimpun dari laman JPNN.com pada Sabtu (30/3/2019), dengan tegas mengungkapkan, bahwa memilih itu merupakan hak setiap orang. Sama halnya dengan golput yang menurutnya juga merupakan hak masing-masing orang.

    Namun demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, secara politik diharapkan tak ada seorang pun yang absen dengan menjadi golput pada Pemilu 2019 yang akan digelar secara serentak pada 17 April mendatang.

    Ia juga menyebut, mengajak orang lain untuk golput tak dapat dijerat dengan pidana. Berbeda halnya dengan menghalang-halangi. “Kalau mengajak kan, ‘Ayo, tidak perlu memilih’. Tapi kalau menghalangi itu seperti ‘Jangan memilih atau kamu aku kerangkeng (penjara)’,” tuturnya.

    Selama hanya mengajak golput, disebut Mahfud MD, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Namun ia menegaskan, mereka-mereka yang golput ini justru seharusnya diajak untuk memberikan suaranya. “Sebagai tanggung jawab moral, negara ini milik kita bersama,” jelas Mahfud.

    Baca Juga: Mengulik Fakta di Balik Polemik Fatwa Haram Golput, Adakah Kaitannya dengan Cawapres 01?

    Pada dasarnya, mustahil pemilu akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal. Namun setidaknya dari pemilu akan terlahir pemimpin dan wakil rakyat yang relatif lebih baik. “Dari yang satunya kurang baik, menjadi lebih baik. Kan gitu,” sebutnya kemudian.

    Menurutnya, masyarakat perlu memahami apa beda golput di era Orde Baru dengan sekarang. Ketika Orde Baru, menjadi golput tidak merugikan. “Sebab, pemilu digelar dengan tidak fair. Suara sudah dibagi sedemikian rupa, dikavling, ini harus kecil, ini harus besar. Sudah banyak penelitian soal itu,” paparnya.

    Pemilu saat ini, imbuh Mahfud, diselenggarakan oleh masyarakat sendiri. Jika ada kecurangan-kecurangan, maka itu antar peserta. “Bukan seperti dulu yang curang itu pemerintahnya,” ungkap Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

    Oleh karena itu, jika seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk golput maka mereka akan merugi. Pasalnya dengan golput kita tidak bisa memiliki pemimpin dan juga wakil rakyat yang lebih baik dari sebelumnya. “Itu kerugiannya, bisa jadi karena golput yang kurang baik memimpin,” pungkasnya.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]