Wali Kota Bogor Bongkar Asal Usul Dana Kelurahan, Ternyata Pesanan Sosok Ini


SURATKABAR.ID – Dana kelurahan belakangan menuai polemik dan dianggap sebagai strategi politik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mendulang suara di Pilpres 2019.

Namun, pernyataan berbeda dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Ia menyebut dana kelurahan sebenarnya merupakan pesanan pemerintah kota se-Indonesia.

Menurut Bima, para wali kota curhat ketika bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Juli 2018 lalu. Kala itu, Jokowi memberikan kesempatan kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk mengungkapkan uneg-unegnya.

“Pada pertemuan antara presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat,” ujar Bima, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Janji Jokowi Akan Ada Dana Kelurahan Tahun Depan, Gerindra Lontarkan Komentar Menohok

Lebih lanjut, Bima menyebut bahwa pada momen curhat dengan Presiden itu, ia dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha ditunjuk sebagai juru bicara yang mewakili Apeksi.

Saat itulah, Bima dan Syarif menjelaskan pada Jokowi soal kebutuhan daerah perkotaan, termasuk dana pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, hingga kewenangan pemeliharaan jalan.

“Serta permohonan dana untuk kelurahan,” terangnya.

Selain itu, para wali kota ini juga mengungkapkan mayoritas penduduk yang tinggal di perkotaa. Sehingga, diperlukan penambahan daya agar pemerintah kota bisa mengelolanya.

“Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional,” katanya.

Setelah mendengar curhatan tersebut, Jokowi pun memberikan respon untuk memberi anggaran khusus kelurahan.

“Saat itu presiden spontan berkata, ‘oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?’ Kami jawab, ‘belum pak?’ Kemudian presiden bilang, ‘baik akan saya kaji dan koordinasikan.’ Sambil beliau catat itu di iPad beliau. Saat itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno,” terang Bima.

Bima pun mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan pada presiden adalah suara para wali kota. Menurutnya, terlepas dari isu politik, anggaran untuk kelurahan tersebut memang ditunggu.

“Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan,” tukasnya.