Lebih Dari 31 Juta Data Pemilih Pemilu Tak Sinkron, KPU Janjikan Ini


SURATKABAR.ID – Menjelang Pemilihan Umum 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan adanya data pemilih yang tak sinkron sebanyak lebih dari 31 juta.

KPU pun berjanji akan melakukan evaluasi atas temuan data tak sinkron dengan jumlah fantastis ini. Dengan begitu, hak pilih masyarakat akan tetap terlindungi.

Komisioner KPU Viryan Azis menuturkan, pihaknya berharap masukan dari berbagai pihak mengenai data Pemilu 2019 tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan 60 hari masa perbaikan data pemilih tetap (DPT) Pemilu yang akan berakhir pada 15 November 2018 mendatang.

“Berapakah jumlah pemilih yang nanti ditetapkan pada 15 November? Kami ingin mendapatkan masukan,” tutur Viryan di Jakarta, Sabtu (6/10/2018), seperti dilansir dari republika.co.id.

Baca juga: Jadi Jubir Tim Pemenangan, Dahnil Anzar Malah Bongkar Kelemahan Prabowo. Ada Apa?

Viryan menambahkan, adanya 31.975.830 data pemilih yang tak sinkron dengan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan DPT, diakui sebagai jumlah yang besar.

Menurutnya, temuan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) tersebut merupakan data pemilih yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik, tapi belum masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.

“Karena angkanya sebesar itu, perlu dilakukan upaya melindungi hak pilih masyarakat secara terstruktur, masif dan partisipatif,” imbuhnya.

Untuk itu, KPU telah mendirikan 69.834 posko layanan gerakan melindungi hak pilih. Di posko ini, petugas KPU akan melakukan pendataan pemilih, sedangkan masyarakat bisa melakukan pengecekan status data pemilihnya.

KPU juga berencana menambahkan posko layanan tersebut hingga mencapai 83 ribu titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan bahwa pihaknya mencocokkan data DP4 dan DPT.

“Jadi berdasarkan data DPT dari KPU kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta,” terang Zudan, Jumat (5/10/2018) malam.

Merujuk keterangan tersebutm diketahui bahwa dalam DP4 terdapat 196.545.636 data, sedangkan pada DPT hasil perbaikan tahap I sebanyak 185.084.629 data. Dari sinilah diketahui adanya ketidak cocokan data sebanyak 31.975.830.