Kepala Daerah ‘Dibajak’ Guna Amankan Suara Jokowi, PAN: Kami Punya Kewajiban…


SURATKABAR.ID – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menolak memberikan tanggapan terkait rencana Partai Demokrat (PD) akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang bakal mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Eddy Soeparno, dilansir dari laman Kompas.com pada Selasa (11/9/2018), menegaskan bahwa setiap kepala daerah seharusnya dapat menunjukkan sikap netral dan tidak berpihak secara nyata pada salah satu pasangan calon. Hal tersebut dimaksudkan guna menghindari perpecahan di masyarakat.

“Menurut kami, kader PAN yang jadi kepala daerah datang ke kami, katakan bahwa kami enggak bisa tunjukkan keberpihakan secara nyata karena kami sebagai kepala daerah harus netral, punya kewajiban kepada warga yang ada di daerah, menjaga tetap kondusif dan agar tidak ada perpecahan,” tutur Eddy ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9).

Ia lantas memberi contoh Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengambil sikap dengan tidak masuk dalam struktur tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, PAN dapat memahami dan sangat menghargai keputusan tersebut.

“Kami pahami dan apresiasi, itu teladan baik karena sebagai kepala daerah tidak memihak karena mewakili dan mementingkan warga dulu,” imbuh Eddy kemudian.

Baca Juga: Sejumlah Kader Demokrat Merapat ke Jokowi, Begini Reson PKB

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang memilih memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan, bahwa hingga saat ini baru satu daerah saja yang tengah dipertimbangkan akan serius mendapat dispensasi.

“Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan,” tutur Ferdinand, Minggu (9/9).

Dan selain Papua, tambah Ferdinand, ada tiga DPD lain yang juga berkeinginan memberikan suaranya untuk Jokowi-Ma’ruf di pilpres mendatang.

“Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami. Dengan demikian, nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu. Tidak banyak, sedikit sekali,” jelasnya.

Terkait sejumlah kepala daerah yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pengamat politik dari Universitas Al-Ahzar Indonesia Ujang Komarudin buka suara.

Menurutnya, ‘pembajakan’ kepala daerah jelang pilpres merupakan fenomena yang sudah sejak lama terjadi. Bahkan saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan maju kembali dalam Pilpres 2009 juga banyak meraih dukungan dari kepala daerah yang justru bukan dari Partai Demokrat maupun partai koalisi pendukungnya.

“Pembajakan tersebut biasanya bisa karena memang murni dukungan terhadap incumbent dan bisa juga karena tekanan pada kepala-kepala daerah tersebut,” tutur Ujang, Senin (10/9), dikutip dari CNNIndonesia.