Koalisi Prabowo-Sandiaga Klaim Dapati 25 Juta Data Pemilih Ganda, PKS Tolak Rencana KPU


SURATKABAR.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengaku koalisi partai pendukung bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendeteksi adanya sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun jumlah data pemilih ganda tersebut, diungkapkan Mustafa, ditemukan koalisi pasangan Prabowo-Sandiaga dalam DPS yang berjumlah 137 juta, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Selasa (4/9/2018).

“Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” tutur Mustafa dalam konferensi pers yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (3/9) malam.

Hingga saat ini, KPU tengah memperbaharui DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan dalam DPS yang sedang difinalisasi menjadi DPT tersebut, ungkap Mustafa, terdapat 185.994.374 pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. KPU sendiri bakal menetapkan DPT tersebut pada Rabu (5/9) mendatang.

Mustafa mengungkapkan bahwa poros Prabowo-Sandiaga sebenarnya telah meninta KPU untuk memberikan data DPS terbaru sebelum mereka menetapkan DPS sebagai DPT. Ia mengklaim, pihaknya baru mendapatkan data DPS yang berjumlah 137 juta. Dan itu pun penuh dengan pemilih ganda.

Baca Juga: Ungkap Ketakutan Cendekiawan, Prabowo Bongkar Kebohongan Kondisi Ekonomi Indonesia

Lebih lanjut, Mustafa mengatakan, poros Prabowo-Sandiaga ingin terlebih dahulu melakukan pengecekan mendetail terkait data DPS terbaru yang disusun KPU sebelum ditetapkan sebagai DPT. Ia mengaku cepas dengan data 185 juta milik KPU yang paling anyar juga sarat dengan pemilih ganda.

“Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan. Ini makanya yang ingin kita lihat. Apakah ada yang tergandakan lagi atau tidak,” tandas Mustafa dengan tegas.

Kemudian Mustafa menjabarkan bahwa dari 25 juta data pemilih ganda dalam DPS milik KPU sama artinya dengan 25 juta suara atau 18 persen suara pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres). Apabila dialokasikan ke pemilihan legislatif (pileg), ia menyebut, 25 juta suara sama dengan 104 kursi di DPR.

Ia menegaskan bahwa koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga hanya tidak ingin suara palsu menjadi penyebab kehancuran kualitas pemilu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Mustafa menekankan koalisi Prabowo dengan tegas menolak rencana KPU untuk menetapkan DPT pada Rabu (5/9) mendatang.

Setidaknya, menurut Mustafa, pihaknya perlu terlebih dahulu mengecek keabsahan DPS terbaru milik KPU. “Menolak rencana KPU, yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5, bulan September 2018,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku terkejut sekaligus terperangah ketika mendapati ada sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang disusun KPU. Sama halnya dengan Mustafa, Muzani juga mengimbau KPU untuk menyerahkan data DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (5/9).

“Kami akan melakukan penyisiran,” tegas Muzani.

Muzani lalu memberi peringatan kepada KPU agar bersikap jujur, terbuka, dan independen dalam menjalankan fungsinya. Ia mengungkapkan bahwa seluruh pihak berharap pemilu dan pilres dapat berjalan dengan seadil-adilnya.

“Jangan sampai kepercayaan publik jadi sia-sia, jangan sampai demokrasi yang kita angkat tinggi-tinggi menjadi sesuatu yang sia-sia belaka,” pungkas Muzani.