Target Pajak Gagal, Jokowi Sebut Shadow Economy Salah Satu Penyebabnya


SURATKABAR.IDShadow Economy yang tinggi disebut-sebut sebagai salah satu penyebab tak tercapainya target pajak. Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal ini dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2019 di Gedung MPR/DPR pada Kamis (16/08/2018). Menurutnya, sejumlah sebab tak tercapainya pajak, di antaranya dikarenakan kinerja perekonomian domestik yang tumbuh moderat.

Mengutip reportase CNNIndonesia.com, Sabtu (18/08/2018), Presiden menyebutkan bahwa hal ini membuat pemerintah bersikap hati-hati untuk menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, ada pula perubahan perilaku pelaku usaha macam perkembangan usaha secara daring, terintegrasinya perdagangan global dan regional, serta rekayasa keuangan yang kian kompleks.

Pemerintah juga mengidentifikasi tak tercapainya target pajak selama ini, akibat adanya shadow economy. Secara umum, hal itu berarti kegiatan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan.

Jokowi menyatakan shadow economy merupakan salah satu sektor yang sulit dikenakan pajak.

“Baik dari usaha legal maupun ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan,” demikian diungkapkannya dalam pembacaan nota tersebut.

Baca juga: Jokowi Janji Gaji PNS Naik Tahun Depan, Prabowo: Pikirkan Hidup Rakyat Miskin

Jokowi juga mengutip penelitian yang menyatakan shadow economy di negara berkembang macam Indonesia bisa memberikan kontribusi sebesar 30-40 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia menambahkan, persentase ini merupakan cerminan potensi kerugian negara dari sektor pajak yang diakibatkan shadow economy.

“Untuk itu diperlukan penggalian potensi pajak untuk mendapatkan penambahan WP dari aktivitas shadow economy,” imbuh Jokowi.

Kekayaan Tersembunyi

Di lain sisi, pemerintahan Jokowi juga menuturkan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan pencapaian target pajak. Berbagai faktor itu yakni lemahnya kepatuhan Wajib Pajak, struktur penerimaan pajak yang tak berimbang, rendahnya indikator penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, serta rumitnya administrasi perpajakan.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pencapaian perpajakan pada 2016 mencapai Rp 1.285 triliun yang kemudian meningkat 4,6 persen menjadi Rp 1.343 triliun pada 2017.

Selain itu, pemerintah juga menyebut penerapan Automatic Exchange of Information dan kewenangan Ditjen Pajak untuk mengakses informasi keuangan juga dapat menjadi sumber risiko fiskal lainnya.

Hal ini berhubungan dengan bagaimana usaha tersebut dapat dilakukan secara profesional oleh pemerintah dan tak menimbulkan resistensi dari masyarakat.

“Hal itu dapat mengurangi fenomena hidden wealth untuk menghindari pajak, namun perlu dilakukan secara profesional dan kredibel,” demikian diungkapkan oleh pemerintah.

Analisa Peneliti INDEF

Sebelumnya, mengutip laporan SindoNews.com terbitan Senin (26/02/2018), Bhima Yudhistira Adhinegara selaku Peneliti INDEF mengungkap perihal shadow economy. Era keterbukaan informasi perpajakan akan segera dimulai pada September mendatang. Jika aturan ini berlaku, tak ada lagi tempat untuk menyembunyikan pajak di hampir 100 negara yang mengikuti perjanjian ini.

Tentu langkah ini harus mendapat apresiasi mengingat rasio pajak masih ada di kisaran 11% terhadap PDB.

Di dalam perjanjian AEOI yang dimaksud pertukaran data rekening untuk kepentingan perpajakan yakni bertukar data rekening warga negara asing (WNA) di Indonesia untuk ditukar dengan data rekening WNI di luar negeri. Namun di dalam teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 disebutkan bahwa keterbukaan informasi juga termasuk rekening penduduk Indonesia di dalam negeri.

Jika tafsiran keterbukaan informasi malah menyasar WNI di dalam negeri, tentu ini salah sasaran dan jadi persoalan.

Salah Sasaran

Salah sasaran berikutnya yakni untuk rekening pribadi di dalam negeri saldo minimal yang diintip adalah Rp1 miliar. Angka ini sudah diubah/ direvisi dari yang awalnya Rp 200 juta setelah mendapat protes dari UMKM karena dianggap terlalu kecil.

Namun dasar angka Rp1 miliar pun sebenarnya janggal. Sekali lagi di dalam perjanjian AEOI, rekening yang diintip adalah USD 250.000 atau setara Rp 3,3 miliar. Jika pemerintah kemudian mengubah saldo minimal WNI di dalam negeri menjadi Rp 1 miliar, jelas ini adalah perburuan pajak  “di kebun binatang”, setelah tax amnesty gagal membawa dana repatriasi yang dijanjikan.

Transaksi Gelap

Pada 2018 target penerimaan pajak naik lebih dari 20% dari realisasi tahun 2017. Akibat tingginya target pajak ini, pemerintah pun kelimpungan. Transaksi kartu kredit pun ikut-ikutan dilaporkan ke aparat pajak sebagai basis data penyidikan pajak. Padahal, jika rekening bank, termasuk alamat, sumber penghasilan, dan detail lainnya sudah dilaporkan, lalu apa urgensinya data transaksi kartu kredit juga ikut diintip?

Sebagai catatan, di sepanjang 2017, jumlah kartu kredit yang ditutup mencapai 162.000 kartu. Salah satu alasan penutupan kartu kredit karena cemas keamanan data yang disetor ke pemerintah bisa bocor.

Disebutkan pula bahwa mulai maraknya transaksi di bawah bantal alias transaksi gelap hingga investasi di uang digital yang luput dari pengawasan pemerintah seperti Bitcoin merupakan pertanda keengganan masyarakat memasukkan uang ke sistem keuangan formal.

Sejauh ini ada lebih dari 1 juta user aktif Bitcoin di Indonesia. Mungkin perlu diadakan sebuah penelitian tentang fenomena maraknya investasi di Bitcoin dengan semakin agresifnya kebijakan pajak di Indonesia.