Bandingkan dengan Lapindo, Korban First Travel Ingin Pemerintah Turun Tangan



SURATKABAR.ID – Para korban First Travel merasa posisi mereka sama dengan korban Lumpur Lapindo dan nasabah Bank Century. Dalam dua kasus tersebut, pemerintahlah yang mengambil alih penyelesaiannya. Mereka lantas meminta pemerintah melakukan hal yang sama, yakni  mengambil alih penyelesaian kewajiban pemberangkatan umrah dari biro perjalanan milik perancang Anniesa Hasibuan tersebut.

Melansir laporan CNNIndonesia.com, Kamis (12/10/2017), salah satu perwakilan korban First Travel, Dini Hayati menuturkan, permintaan itu juga dilatari kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang mencabut izin operasional tanpa memikirkan nasib calon jemaah yang telah mendaftar.

“Kami ingin pemerintah take over masalah ini seperti pemerintah take over masalah Lapindo dan Century. Kami warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama,” tandas Dini yang juga calon jemaah umrah dari Surabaya, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VII, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) First Travel

Di tempat yang sama, Tuti yang merupakan salah satu agen First Travel merasa khawatir dengan tindak lanjut putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Agustus lalu, yang mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) First Travel.

Baca juga: Gang Potlot, Bekas Pabrik Pensil yang Jadi Penghasil Banyak Musisi Hebat

Permohonan PKPU ini diajukan pada 25 Juli 2017 oleh tiga orang jemaah First Travel, Hendarsih, Ananda Perdana Saleh dan Euis Hilda Ria.

Hakim Ketua John Tony Hutauruk dalam putusannya memberikan waktu kepada First Travel, minimal 45 hari dan maksimal selama 270 hari sejak pembacaan putusan untuk menyusun kesepakatan dengan calon jemaah.

Apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umrah itu akan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Tuti berharap First Travel tidak dinyatakan pailit karena akan menimbulkan ketidakjelasan nasib agen dan calon jamaah.

“Kami tidak menginginkan pailit karena pailit yang bahagia adalah yang punya travel yang perih adalah jemaah,” sebutnya kemudian.

Sementara itu, penyidik kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penipuan biaya umrah murah First Travel yakni, pemilik First Tarvel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, serta Komisaris Keuangan First Travel, Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, yang merupakan adik Anniesa.

Baca juga: Pasca Dituding Hina Panglima TNI, Nikita Mirzani Balik Melaporkan Sejumlah Pihak ke Polisi

Andika dan Anniesa, selaku pemilik First Travel, dijerat dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Komentar

komentar