Pemerintah Jokowi Kembali Tambah Utang


sri-mulyani

SURATKABAR.ID – Semakin hari, utang pemerintah Indonesia sepertinya bukan berkurang, tapi malah makin bertambah. Bahkan, pemerintah berencana kembali tambah utang untuk menutup defisit anggaran.

Seperti dilansir okezone.com, utang pemerintah pada bulan Oktober 2016 lalu telah mencapai angka Rp 3.444 triliun. Jika dibandingkan akhir tahun 2015 silam, jumlah ini meningkat sebesar 8,9 persen.

Angka ini kembali meningkat pada bulan November 2016 silam menjadi Rp 3.485,36 triliun. Sayangnya, kenaikan jumlah utang ini juga dibarengi dengan kemampuan Indonesia yang makin berkurang untuk membayar utang luar negeri.

Awal tahun ini, pemerintah akan kembali menambah utang Indonesia dengan tujuan menutup defisit anggaran tahun 2016 senilai Rp 330,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun ini pemerintah akan meneritkan surat berharga negara netto sebesar Rp 407,3 triliun. Angka ini setara dengan 111,6 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016. Sedangkan penerbitan SBN gross sebesar Rp 651,8 triliun.

“Kami secara konsisten akan tetap menjaga utang yang rendah,” tutur Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1/2017), dikutip dari viva.co.id.

Kementerian Keuangan juga menyatakan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto saat ini sekitar 28 persen.

Sedangkan realisasi pembiayaan defisit anggaran mencapai Rp 320,3 triliun yang setara dengan 111,3 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 296,7 triliun. Sementara itu, pembiayaan dalam negeri realisasinya sebesar Rp 344,9 triliun atau 115,3 persen dari target Rp 299,3 triliun.

“Smeentara pembiayaan luar negeri, minus Rp 14,6 triliun. Sehingga ada sisa lebih anggaran Rp 22,7 triliun,” jelasnya.

Menurut Direktur CORE Indonesia Muhammad Faisal, kemampuan Indonesia untuk membayar utang luar negeri semakin lama semakin berkurang. Bahkan, CORE mencatat tingkat Debt Service Ratio (DSR) Indonesia pada kuartal II-2016 telah mencapai 66 persen. Angka tersebut telah jauh melampaui batas kewajaran DSR yang ditetapkan IMF, yakni 30 hingga 33 persen.

Komentar

komentar


Terbaru

Fakta-Fakta Ini Buktikan Keseriusan Susno Duadji Maju Pilgub

SURATKABAR.ID – Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri tampaknya serius maju ke Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Diantara beberapa kandidat calon...

PAN Tak Mau Dukungannya Kepada Jokowi Dibarter dengan UU Pemilu

SURATKABAR.ID - Aksi walk out Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam sidang paripurna yang memutuskan UU Pemilu beberapa hari lalu menunculkan pertanyaan banyak pihak...

Menristekdikti Beri Dua Pilihan Ini Kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

SURATKABAR.ID – M Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyebutkan jika akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Nusantara dalam waktu dekat ini....

Biadab, Polisi Tendang Pria Sedang Salat, 3 Tewas, Ratusan Lainnya Luka-Luka

SURATKABAR.ID – Penutupan dan pengamanan ekstra ketat yang diberlakukan setelah adanya aksi penembakan yang menewaskan dua polisi oleh tiga orang Arab yang berlokasi di...

Gerindra Serukan Masyarakat Indonesia untuk Boikot Pilpres 2019, Apakah Anda Setuju?

SURATKABAR.ID – Arief Poyuono, selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyerukan agar seluruh warga negara Indonesia memboikot pelaksanaan Pilpres 2019 nanti. Hal tersebut dilakukan...

Peta Baru NKRI Dirilis, Inilah 4 Perbedaan dengan Versi Sebelumnya

SURATKABAR.ID – Jumat (14/7/2017), Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang telah diperbaharui. Seperti yang tertera di laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,...

Perppu Ormas, Semua Anggota HTI Bisa Dipidana Seumur Hidup

SURATKABAR.ID - Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru saja disahkan. Namun, tak sedikit...