Jusuf Kalla Tak Bisa Jadi Cawapres Lagi, Siapa Pendamping Ideal Jokowi?


SURATKABAR.ID – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden, maka dapat dipastikan bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tak bisa maju lagi jadi cawapres dalam pesta demokrasi Pilpres 2019. Sebelumnya, nama JK memang disebut sebagai kandidat paling potensial untuk sekali lagi mendampingi Presiden Jokowi sebagai cawapres.

Bahkan konon, seperti dikutip dari reportase Detik.com, Kamis (28/06/2018), PDIP juga sangat nyaman kalau JK lagi yang jadi cawapres Jokowi. Hal ini dikarenakan tak ada kekhawatiran bakal nyapres pada 2019. Lantas, setelah MK tak menerima gugatan uji materi tersebut, siapa saja yang dinilai potensial jadi pendamping Jokowi?

“Ya pasti calon (cawapres)-nya Jokowi itu yang bisa menambal kekurangan Pak Jokowi. Masalah Pak Jokowi itu ada di mana, satu bidang ekonomi, jadi dia bisa cari cawapres yang bisa menjawab permasalahan di ekonomi,” beber Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, kepada pers, Kamis (28/06/2018).

“Dari kalangan ekonom itu di dalam ada Sri Mulyani, di luar ada Rizal Ramli, tinggal mana yang dipercaya. Kedua pengusaha, kalau pengusaha itu yang punya jaringan politik ya itu Pak Chairul Tanjung, terutama Pak CT juga punya jaringan di kalangan Islam,” demikian Qodari menambahkan.

Selanjutnya Qodari membeberkan kelemahan kedua Jokowi, yakni yang bersangkutan dengan isu keumatan. “Karena dia diserang keislaman, yang bisa menjawab itu, satu, santri, kedua, tentara karena tentara dikenal dekat Islam. Kalau santri dia harus di tengah, di antara NU-Muhammadiyah. Yang di tengah itu ada Mahfud MD, ada Jimly Asshiddiqie. Kalau tentara idealnya mantan panglima, itu ada Gatot dan Moeldoko,” terangnya.

Baca juga: Inilah 43 Nama Cawapres Jokowi Versi Voting Seword dan PKP Berdikari

Namun, setelah pilkada serentak selesai, menurut Qodari, Jokowi juga harus punya pertimbangan lain. “Pak Jokowi bisa menggandeng cawapres yang Pak Jokowi lemah dan penduduknya besar, seperti di Jawa Barat. Jadi bisa juga merangkul Ridwan Kamil yang menang di Jawa Barat,” imbuh Qodari.

MK Tolak Gugatan yang Ingin JK Maju Lagi Jadi Cawapres

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden. Pemohon dinilai tak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/06/2018).

Dalam pertimbangan itu, hakim konstitusi mengungkapkan MK berwenang mengadili permohonan a quo. Tapi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK ini diajukan Muhammad Hafiz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘Presiden atau Wakil Presiden’ pada Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tak dimaknai pasangan presiden dan wapres yang sama dalam satu masa jabatan yang sama.

Dalam gugatannya, para pemohon juga meminta MK menyatakan frasa ‘selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’ pada Pasal 169 huruf n beserta penjelasannya UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berturut-turut.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat, Dorel Amir menyebutkan gugatan ini diajukan karena Jusuf Kalla, yang kini menjabat sebagai wapres, tidak bisa jadi peserta Pilpres 2019.

JK tidak bisa jadi peserta pilpres karena terbentur konstitusi dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Itulah sebabnya penggugat mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

“Meskipun calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi harapan para pemohon untuk dapat kembali mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden,” paparnya pada Jumat (27/04/2018).

Hanura: Sayang Banget!

Gugatan yang berkaitan dengan wacana majunya kembali Wapres Jusuf Kalla menjadi cawapres itu juga disayangkan Partai Hanura.

“Sayang banget nih, padahal JK masih cukup fit untuk berkiprah di kancah politik nasional,” ujar Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah kepada wartawan, Kamis (28/06/2018), demikian mengutip laporan Detik.com.

Inas juga punya alasan lain atas komentarnya itu. Menurutnya, JK merupakan sosok yang berpikir jernih dalam menyikapi kondisi politik nasional.

“Sebagai tokoh nasional, pemikiran JK masih jernih dalam menyikapi kondisi perpolitikan nasional,” sebut anggota DPR yang duduk di Komisi VI itu.

Ke depan, Inas menyebut Presiden Joko Widodo punya pekerjaan rumah dalam memilih wakil presidennya pada Pilpres 2019. Dia mendorong Jokowi memilih sosok yang memiliki kapasitas yang mumpuni seperti JK.

“Tantangan ke depan, memerlukan wapres yang memiliki kapasitas sekaliber JK,” ungkapnya.

Demokrat: JK Harus Berani Maju Capres

Sementara itu, Partai Demokrat juga menyatakan dorongannya terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres pada 2019.

“Bagi kami, penting menyampaikan kepada Pak Jusuf Kalla agar menjadikan putusan MK ini sebagai tanda alam untuk lebih berani maju sebagai kandidat capres. Dulu saja berani menantang Pak SBY yang sedang kuat-kuatnya. Masak sekarang tak berani?” tutur Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean kepada pers, Kamis (28/06/2018).

“Justru Pak JK harus bersyukur atas putusan itu meski yang mengajukan adalah kelompok lain, bersyukur karena jalan untuk bertarung di pilpres sebagai capres makin bulat,” tegasnya.

Disebutkan Ferdinand, Demokrat menghormati putusan MK tersebut. Dia sudah menduga, sejak awal gugatan itu didaftarkan di MK, pasti akan ditolak.

“Sulit menerimanya karena, pertama, legal standing pemohon dan, kedua, UU-nya sudah jelas bunyinya, tak perlu tafsir lagi. Melarang lebih dari dua kali berturut-turut atau tidak. Memang ini jadi debatable, ya, karena perbedaan persepsi,” ujarnya kemudian.