Tegas! Soal Saran Terima Suap Pilkada, Bawaslu Sebut Prabowo Tak Mendidik Rakyat


SURATKABAR.ID – Menurut penilaian Abhan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak memberikan pendidikan politik yang baik karena menganjurkan masyarakat mengambil suap pilkada serentak 2018. Sebelumnya, diketahui bahwa Prabowo menyarankan masyarakat untuk menerima suap berupa uang atau sembako yang kerap terjadi saat jelang pilkada. Menurut penilaian Prabowo, suap tersebut berasal dari uang rakyat.

“Saya kira itu bukan hal yang baik, tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat,” tegas Abhan di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Selasa (26/06/2018), seperti dikutip dari reportase CNNIndonesia.com, Rabu (27/06/2018).

Ditandaskan Abhan, setiap orang tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun. Selain itu, setiap orang juga dilarang memberikan suap untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu kandidat. Larangan tersebut tentunya ditetapkan demi meningkatkan kualitas pemilihan umum di Indonesia.

“Bagi kami adalah tolak dan lawan politik uang,” tandas Abhan.

Sanksi Administratif dan Pidana

Terkait hal ini sebelumnya juga telah dijabarkan oleh Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Bahwasanya setiap orang tak boleh memberi atau menerima suap dalam bentuk apapun.

Baca juga: Soal Dana Prabowo, Habiburokhman: Gerindra Ini Partainya Orang Kecil

“Enggak boleh (terima suap). Jadi kita sama-sama menjaga kualitas pemilu bahwa memberi, menjanjikan sesuatu itu, baik pemberi atau penerima, bisa kita tindak,” tandas Afif di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/06/2018).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, ada sanksi tegas yang diberikan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu jika terbukti terlibat melakukan penyuapan dalam bentuk apapun. Ia menandaskan semua itu telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Sanksi dapat diberikan langsung terhadap pasangan calon tertentu andai terbukti terlibat pemberian suap untuk mempengaruhi pemilih. Sanksi terberat berupa diskualifikasi dari kontestasi.

“Penanganan administratifnya bisa diskualifikasi kalau itu terjadi secara masif. Ada aturannya,” ucanya di kantor Bawaslu, Jakarta.

Kemudian, apabila praktik politik uang melibatkan perorangan, maka akan dikenakan sanksi pidana. Afif memaparkan penindakan dilakukan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung, jika ada temuan bukti.

“Kalau praktik sendiri-sendiri akan kena pidana,” tegas Afif.

Sebelumnya, Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra menyarankan kepada masyarakat untuk mengambil suap jelang pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni. Dia menganjurkan hal itu lantaran menurut penilaiannya, suap yang diberikan kepada masyarakat—baik uang maupun sembako—juga berasal dari uang rakyat.

“Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang, terima saja karena itu hak rakyat,” tutur Prabowo melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Kamis (21/06/2018).

Mengutip laporan Tempo.co, dikatakan bahwa Prabowo dan partainya tak bisa menyuap pemilih dengan uang dan sembako lantaran tak mampu. Prabowo mempertanyakan asal muasal uang atau bahan makanan itu kepada pihak-pihak yang dianggapnya kerap menyogok warga.

Kendati demikian, Prabowo juga mengimbau agar masyarakat tak terpengaruh dalam memilih kandidat kepala daerah—meski pun suapnya diterima. Masyarakat tetap harus memilih calon kepala daerah berdasarkan kualitasnya, yang dapat membangun daerah masing-masing.

“Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran,” imbuh Prabowo.

Prabowo juga mengimbau kepada para kadernya untuk percaya kepada kemampuan sendiri, berdiri dengan kaki sendiri dan tidak gampang menyerah.

Selain itu, Prabowo menyampaikan Gerindra butuh donasi dari masyarakat untuk membantu ongkos politik selama menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2018. Prabowo mengumumkan penggalangan dana dari masyarakat umum yang akan digunakan untuk biaya saksi saat pemungutan suara berlangsung.

“Kami butuh bantuan. Bantuan biaya untuk membiayai gerakan aktivitas para kader kami yang keliling ke desa, kami butuh biaya untuk biaya makan saksi kami pada hari pencoblosan,” ungkapnya.

Berikut adalah videonya seperti dikutip dari unggahan KB Production di YouTube, klik menit 7:05 saat Prabowo Subianto mengimbau masyarakat menerima suap Pilkada.