Memanas! PDIP Suruh Demokrat Cuci Muka


SURATKABAR.ID – Pernyataan Setya Novanto dalam persidangan kasus korupsi e-KTP memberikan dampak besar terhadap dunia politik.

Terutama pengakuan soal keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam korupsi tersebut. Novanto menyebut, kedua politikus ini kecipratan dana korupsi e-KTP masing-masing USD 500 ribu.

Salah satunya adalah perseteruan yang terjadi antara politikus PDIP dan Demokrat. Terutama setelah pihak Demokrat menuding PDIP cuci tangan terhadap penyebutan dua kadernya.

“Ya, yang bilang cuci tangan itu suruh cuci muka dulu saja,” tutur Masinton Pasaribu setelah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

Menurut Masinton, terkait pengakuan Novanto di pengadilan, PDIP melakukan langkah pencegahan agar partainya tak ikut terseret dan bertanggung jawab dalam kasus korupsi tersebut.

Baca juga: Bantah Terima Duit Korupsi e-KTP, Puan Malah Singgung SBY

“Kami hanya meletakkan duduk persoalannya bahwa ada yang mencoba menyeret persoalan e-KTP jadi pertanggungjawaban PDIP, sementara saat pembahasan anggaran ini tahun 2011, PDIP kan bukan partai pemerintah,” tutur anggota Komisi III DPR tersebut.

Masinton pun meminta agar Demokrat tak terbawa perasaan alias baper dalam menyikapi keputusan PDIP. “Jadi jangan baper juga kalau dengar itu, ini kan kami omong fakta, jangan apa-apa baper,” katanya.

Meski hubungan PDIP dan Demokrat memanas karena pengakuan Novanto dan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisyanto, Masinton berharap tak disangkutpautkan dengan rencana koalisi yang akan dijalin antara Demokrat dan PDIP.

“Kalau mau koalisi di luar konteks persoalan hukum ini. PDIP welcome saja berkomunikasi dan kerja sama dengan partai mana pun. Kami tidak kaitkan ranah penegakan hukum dengan persoalan politik,” lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan, merasa geram atas pernyataan Hasto. Menurut Hinca, PDIP seakan cuci tangan dalam kasus tersebut untuk menutupi keterlibatan dua kadernya.

Hinca mengatakan, PDIP berusaha menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendiskreditkan Partai Demokrat.

“Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain,” tutur Hinca, Jumat (23/3/2018) kemarin.

Jika 2 Tokoh ini yang kembali jadi capres. Siapakah capres yang bakal Anda pilih di Pilpres 2019 mendatang?

Posted by SuratKabar.ID on Tuesday, 20 March 2018