59 Kali Laporkan Gratifikasi, Penghulu Bakrie Membuat Menag Terharu

SURATKABAR.IDMenteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Abdurrahman Muhammad Bakrie yang disebut paling sering melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya amat terharu dan bersyukur sekali, dia telah menerapkan 5 nilai budaya kerja Kemenag. Sebagai penghulu, dia telah mampu menjaga integritas, bekerja profesional, melakukan inovasi, bertindak penuh tanggung jawab, dan menjadi teladan,” kata Lukman dikutip dari Detikcom, Jumat (23/3/2018).

Bakrie adalah seorang penghulu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dirinya tercatat sebagai orang yang paling sering melaporkan gratifikasi ke KPK dalam kurun 2015 – 2018.

Sebanyak 59 laporan yang ia sampaikan, 57 di antaranya telah ditetapkan sebagai milik negara. Dari laporan itu, total nilai gratifikasi yang dinyatakan milik negara sebesar Rp 4.260.000.

“Kita tentu tak perlu melihat jumlah nilai gratifikasi yang ia laporkan ke KPK, tapi jauh lebih penting untuk meneladani konsistensi kejujurannya dalam mengembalikan yang bukan haknya,” ucap Lukman.

Baca juga: Menurut UU Tipikor, Kahiyang Bukan Penerima Gratifikasi Namun…

Lukman menyampaikan bahwa Bakrie telah memberikan contoh teladan yang sangat baik. Bahkan laporan gratifikasi Bakrie melebihi laporan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menyebut Bakrie menjadi pelapor gratifikasi paling sering dalam kurun waktu 2015 – 2018 (per Maret). Setelah Bakrie, di urutan kedua ada nama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek.

Selanjutnya disusul oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hari Kriswanto.

Urutan tersebut berdasarkan tingkat paling seringnya seseorang melaporkan gratifikasi ke KPK. Sementara nilai gratifikasi yang tinggi salah satunya dilaporkan Presiden Jokowi. KPK pernah menyebutkan nilainya mencapai Rp 58 miliar pada tahun 2017.

KPK menyebut, gratifikasi bukan hanya soal nilai, “terkait pelayanan publik berapa pun dilarang oleh UU, walaupun tidak atas permintaan atau mempengaruhi keputusan penerima gratifikasi tersebut,” ujar Giri dikutip dari Detikcom, Jumat (23/3/2018).

Giri menyebut Abdurrahman biasa melaporkan penerimaan amplop berkaitan dengan tugasnya sebagai penghulu. Giri menyebut apa yang dilakukan Abdurrahman sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.