Jokowi Enggan Tandatangani UU MD3, Pemuda Muhammadiyah: Pembodohan Publik


    SURATKABAR.ID – Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mengundang polemik dan menuai pertentangan di masyarakat.

    Mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tak menandatangani lembar pengesahannya. Meski begitu, menurut Jokowi UU tersebut akan tetap disahkan. Sikap Jokowi mengenai UU MD3 ini ternyata jadi perhatian Pemuda Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mempertanyakan sikap Jokowi. “Bagi saya laku drama politik Pak Jokowi jelek banget,” ujar Dahnil, Kamis (15/3/2018) malam, dikutip dari kompas.com.

    Dahnil melanjutkan, dari awal proses penyusunan UU MD3 ini secara intensif melibatkan pemerintah. Namun, Presiden Jokowi seolah menganggap publik tak mengetahui hal tersebut.

    “Jadi adalah pembodohan publik seolah menyatakan beliau tidak bersetuju dan tidak tahu-menahu terkait dengan UU tersebut,” tegas Dahnil.

    Selain itu, Dahnil juga mengkritisi pernyataan Jokowi yang mengaku mendukung masyarakat untuk melakukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Dahnil, tanpa diminta pun masyarakat pasti akan melakukannya.

    Jika memang tak setuju dengan adanya UU tersebut, menurut Dahnil, Jokowi bisa menyatakan sikap tegas. Caranya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengoreksi sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

    “Namun, sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggung jawab dan mencari solusi,” lanjutnya.

    Dahnil juga mengatakan bahwa Presiden hanya melakukan drama terkait penolakannya terhadap UU MD3. Namun, drama yang dimainkannya sangatlah jelek.

    “Beliau justru memilih bermain drama yang bagi saya jelek banget dan cenderung menghina nalar publik, bersikap politik seolah publik tidak paham proses penyusunan undang-undang,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi mengaku tak mendapatkan penjelasan mengenai pasal kontroversial dalam UU MD3 dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Akibatnya ia baru mengetahui detailnya setelah UU MD3 disahkan dan mendapatkan penolakan publik.

    Meski begitu, Jokowi juga menolak menerbitkan perppu untuk mengoreksi sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.