Bertemu Jokowi, Mahfud MD Bahas UU MD3 dan Soal LGBT di RKUHP


    SURATKABAR.ID – Bersama sejumlah ahli hukum lainnya, Mahfud MD yang merupakan pakar hukum tata negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/02/2018). Maksud kedatangannya tak lain ialah untuk berdiskusi dengan Presiden terkait sejumlah masalah hukum yang sedang ramai dipersoalkan dan menjadi sorotan publik.

    “Yang dilakukan pertama adalah minum teh, kan sering sama Presiden kita minum teh. Lalu yang kedua diskusi soal masalah-masalah hukum,” ujar Mahfud MD seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam yang dimulai pukul 15.00 WIB itu. Demikian sebagaimana dikutip dari reportase Tempo.co, Kamis (01/02/2018).

    Dalam diskusi tersebut, Mahfud MD menerangkan bahwa Presiden mendengarkan berbagai masukan dari para pakar hukum mengenai Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD atau UU MD3 dan Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.

    Mahfud menyampaikan, Presiden bersama pakar hukum turut membahas pasal tentang zina dan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam RKUHP.

    Sedangkan berhubungan dengan UU MD3, Mahfud MD mengungkapkan ada tiga pasal yang disoroti, yakni Pasal 73, 122 dan 245.

    “Kami sampaikan pandangan-pandangan kami dan pandangan masyarakat. Lalu kami mengatakan, Presiden punya hak konstitusional, wewenang konstitusional untuk segera mengambil keputusan apapun dan itu konsekuensi jabatan presiden,” imbuh Mahfud.

    Sebelumnya dibertiakan bahwa Mahfud MD menentang disahkannya UU MD3 yang baru dilakukan pemerintah dan DPR. Ia berpendapat, ada sedikitnya tiga hal berbahaya jika UU tersebut diterapkan, yaitu soal hak imunitas anggota dewan, tentang pasal pemanggilan paksa oleh DPR dan peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Di lain pihak, Presiden Jokowi juga belum menandatangani UU MD3. Alasannya dikarenakan pihaknya masih menunggu kajian sebelum memutuskan meneken beleid tersebut. meski demikian, UU MD3 akan secara otomatis berlaku setelah 30 hari sejak disahkan—bahkan meski Presiden tak memberikan tanda tangannya sekalipun. Sehubungan dengan hal ini, Jokowi mengatakan itu sudah menjadi risiko yang terdapat dalam undang-undang.

    Keputusan Bergantung pada Presiden 

    Ada pun ketiga orang ahli hukum lain yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Maruarar Siahaan, Luhut Pangaribuan, dan Edward Omar Sharif Hiariej. Demikian seperti dikutip dari laporan Kumparan.com.

    Lebih lanjut, Mahfud yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga menegaskan, semua keputusan bergantung pada Jokowi, termasuk soal Perppu MD3 yang saat ini masih diperbincangkan.

    “Semua yang ada di media massa yang Anda tulis itu tadi dibahas satu per satu. Kelemahan dan kekuatannya,” ungkap Mahfud MD.

    Mahfud menyerahkan kepada Presiden untuk menilai, menimbang, dan memutuskan, mengingat wewenang sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Tapi kita senang Presiden sangat responsif mendengar itu semua dan mengomentari satu per satu,” pungkasnya.