Hasil Survei Median: Lampu Kuning untuk Elektabilitas Presiden Jokowi


    SURATKABAR.ID – Pada Kamis (22/02/2018), Lembaga survei Median mengeluarkan rilis hasil survei elektabilitas para figur yang berpotensi maju di Pilpres 2019. Tema rilis kali ini bertajuk “Lampu Kuning untuk Jokowi dan Pergerakan Suara Para Penantang”. Survei yang melibatkan 1.000 sampel, margin eror sekitar 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen ini mencatat  bahwa elektabilitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama mengalami penurunan.

    Melansir Republika.co.id, Jumat (23/02/2018), elektabilitas Presiden Jokowi masih belum beranjak dan berada di bawah angka kisaran 50 persen. Hasil ini tentunya merupakan pertanda tak baik bagi pejawat yang akan ikut lagi dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 tahun depan.

    Itulah sebabnya lembaga survei Media Survei Nasional (Median) lantas memberi judul hasil survei terbarunya dengan “Lampu Kuning untuk Jokowi dan Pergerakan Suara Para Penantang.”

    Hal itulah yang kemudian membuat lembaga survei Media Survei Nasional (Median) memberi judul hasil survei terbarunya dengan kalimat “Lampu Kuning untuk Jokowi dan Pergerakan Suara Para Penantang”.

    Berdasarkan survei yang dilakukan sejak tanggal 1-9 Februari 2018 tersebut, diketahui bahwa ternyata elektabilitas Jokowi hanyalah 35 persen. Angka ini pun rupanya turun dari 36,2 persen pada hasil survel Oktober 2017 lalu.

    Dengan demikian, Jokowi dinilai harus mampu membuktikan keberhasilan kinerjanya dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi agar elektabilitasnya meningkat.

    Publik Masih Belum Puas dengan Kondisi Ekonomi

    Rico Marbun selaku Direktur Eksekutif Median menuturkan, Jokowi tak perlu sampai menggandeng cawapres berbasis Islam guna menaikkan elektabilitas. Ia berpendapat, elektabilitas Jokowi akan melonjak apabila masyarakat merasa sejahtera seiring dengan adanya kebijakan yang menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi yang ada.

    “Sebenarnya tidak harus cawapres dari basis Islam. Tapi ini masalah kebijakannya. Kalau kebijakan ekonominya bisa dibenahi, kemudian tema keberpihakan terhadap pemilih ini juga dibenahi, maka Jokowi bisa pilih enggak peduli siapapun cawapresnya. Jadi enggak harus dari partai Islam menurut saya,” bebernya saat ditemui di Cikini, Jakarta, Kamis (22/02/2018).

    Rico menambahkan, yang terpenting adalah dikeluarkannya kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat. Jokowi juga harus berupaya merebut hati para pemilih kelas menengah ke atas mengingat mereka melek informasi serta menginginkan kinerja yang riil.

    “Jadi hal-hal begini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara simbolik, enggak bisa. Harus riil, substantif. Kalau bisa diselesaikan, maka pasti suaranya naik,” tandasnya.

    Melansir laporan Tribunnews.com, Rico menjelaskan bahwa kondisi Indonesia akhir-akhir ini menjadi pertimbangan rakyat untuk tidak memilih Jokowi lagi dan kemudian mencari sosok alternatif.

    “Kami sebut lampu kuning untuk Jokowi karena elektabilitas Jokowi konsisten turun dari tiga survei yang kami lakukan. Di bulan April 2017 elektabilitas Pak Jokowi 36,9 persen; di bulan Oktober 2017 turun menjadi 36,2 persen; dan bulan Februari 2018 ini kembali turun menjadi 35 persen,” urainya kemudian.

    “Elektabilitas Pak Jokowi juga tidak pernah lebih dari 50 persen,” ungkap Rico.

    “Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau dibiarkan terus lama-lama bisa lampu merah,” Rico mengingatkan, seperti dilansir dari laman Kompas.com.

    Elektabilitas Para Penantang

    Namun di sisi lain, di saat elektabilitas Jokowi dan Prabowo menurun, pamor para penantang justru beranjak naik. Elektabilitas Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terus meningkat.

    Seperti contohnya saat ini, tambah Rico, elektabilitas Gatot adalah 5,5 persen, Anies 4,5 persen dan AHY 3,3 persen. Elektabilitas tiga nama ini naik dibandingkan dengan Oktober 2017 lalu. Gatot yang saat itu di bawah Anies hanya mempunyai elektabilitas 2,8 persen.

    “Gatot dipilih karena tegas oleh 21,4 persen pemilih, karena pembelaan terhadap umat Islam 14,3 persen, dan juga karena diperlakukan tidak adil 10,6 persen. Jadi dinilai sebagai representasi dari politik Islam yang akhir-akhir ini kita lihat. Dipecat mendadak itu juga faktor karena ada simpati yang sebesar 10,6 persen itu,” papar Rico.

    Elektabilitas Anies juga meningkat jadi 4,5 persen dari sebelumnya 4,4 persen pada Oktober 2017. Sama halnya dengan peningkatan untuk AHY, yang dari survei terakhir pada Oktober tahun lalu di bawah 1 persen kini naik menjadi 3,3 persen.

    Beralih ke elektabilitas Prabowo, meski masih penantang terkuat Jokowi, namun ternyata elektabilitasnya sedikit mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya bertengger di 23,3 persen, kini turun menjadi 21,2 persen.

    Jokowi dan Prabowo

    Poltracking Indonesia pada pekan lalu juga telah merilis hasil surveinya. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengungkapkan, survei menunjukkan praktis hanya ada dua figur dengan elektabilitas dua digit sebagai capres 2019, tak lain yakni Jokowi dan mantan rivalnya pada Pilpres 2014, Prabowo.

    Tren dan jarak elektabilitas dua rival ini tak jauh berbeda dibanding survei yang dilakukan Poltracking sebelumnya, pada November 2017. Jarak elektabilitas mereka berkisar antara 20-25 persen. Elektabilitas Prabowo berkisar di angka 20-33 persen, sedangkan Jokowi 45-57 persen.

    Hanta menerangkan, di luar Jokowi dan Prabowo, semua tokoh—baik elite politik lama seperti yang pernah tampil pada pemilu sebelumnya maupun tokoh baru yang muncul dalam dinamika elektoral tiga tahun terakhir—masih tak bisa menyaingi. Ini dikarenakan elektabilitas mereka semua tak lebih dari lima persen.

    Malahan, Poltracking menganggap jika Prabowo tidak maju, maka kekuatan Jokowi bisa 5-6 kali lipat dari calon lainnya.

    “Kalau Prabowo maju, kekuatan Jokowi hanya berbeda di angka 20 persenan saja,” tutur Hanta.

    Merujuk data survei terbaru Poltracking, Hanta mengatakan tren elektabilitas Jokowi maupun Prabowo cenderung naik jika berkaca pada survei sebelumnya. Sebab itu, kandidat calon presiden kuat saat ini hanyalah Jokowi dan Prabowo.

    Kendati begitu, ada catatan khusus bagi Jokowi. Meski elektabiitas Jokowi jauh di atas Prabowo, namun posisi itu masih belum aman baginya selaku capres pejawat. Hal ini dikarenakan elektabilitasnya masih di bawah 60 persen.

    Isu Sensitif Ekonomi

    Beralih ke Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby selaku Peneliti LSI menyebutkan, ada dua isu yang kemungkinan akan menerpa Jokowi jika maju kembali sebagai calon pejawat di Pilpres 2019.

    Adjie Alfaraby menyebutkan, dari survei yang dilakukan LSI pada 7-14 Januari 2018, elektabilitas Jokowi mencapai 48,50 persen. Di sisi lain, elektabiltas calon-calon pesaing Jokowi sebesar 41,20 persen dan ada 10,30 persen orang yang belum menentukan pilihan.

    Dari sisi kepuasan kinerja, 70 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi dan 21,30 persen responden merasa kurang puas.

    Data tersebut membuat LSI menyimpulkan posisi Jokowi sudah kuat, hanya saja belum aman. Pasalnya, publik dalam jumlah besar masih merasa belum puas dengan kondisi ekonomi mereka.

    “Masalahnya, isu ekonomi adalah isu terpenting yang membuat pejawat menang atau kalah,” tukas Adjie, Jumat (02/02/2018).

    Dinyatakan oleh 52,6 persen responden, harga-harga kebutuhan pokok makin memberatkan mereka. 54,0 persen responden yang lain menyatakan sulit mendapatkan pekerjaan. Sedangkan 48,4 persen responden menyatakan pengangguran semakin meningkat.

    Sementara itu, merebak pula isu buruh negara asing terutama yang berasal dari Cina. Di tengah sulitnya lapangan kerja dan tingginya pengangguran di berbagai daerah, isu tenaga kerja asing tak pelak menjadi sangat sensitif.

    Secara nasional, isu ini memang belum populer karena tak banyak diketahui masyarakat. Survei LSI menunjukkan, baru 38,9 persen responden mendengar isu ini. Dari jumlah itu, 58,3 persennya mengungkapkan sangat tak suka dengan isu itu. Sisanya hanya 13,5 persen yang menyatakan suka.

    Tak hanya isu ekonomi, Jokowi juga rentan isu agama. Kekuatan dan isu Islam politik diprediksi akan mewarnai Pilpres 2019, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun kali ini, kadarnya akan berbeda.

    Islam politik sendiri merupakan terminologi untuk segmen pemilih yang percaya dan sangat yakin bahwa politik tak bisa dipisahkan dari agama.

    “Untuk pemilih Indonesia, jumlah segmen Islam Politik terbilang besar,” pungkas Adjie Alfaraby.