Mahfud MD Khawatirkan Pasal Penghinaan Presiden Dimanfaatkan untuk Tangkap Oposisi


    Foto: Aktual

    SURATKABAR.ID – Adanya rencana DPR untuk kembali menghadirkan pasal penghinaan presiden di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memunculkan polemik di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rencana pasal yang dihidupkan kembali itu dianggap tak sejalan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden diputuskan ataupun dihapus oleh MK ketika lembaga itu dipimpin oleh Jimly Asshiddqie yang diajukan oleh advokat Eggi Sudjana.

    “Tapi saya setuju putusan itu. Karena kalau dihidupkan lagi nanti dikhawatirkan dimanfaatkan untuk menangkapi yang oposisi,” kata Mahfud melalui sambungan telepon, seperti dilansir dari Sindonews.com, pada hari Selasa (6/2/2018).

    Menurut mantan Ketua MK tersebut, putusan dari MK sifatnya final dan juga mengikat. Itu sebabnya harus ada alasan baru kalau memang ingin pasal itu dihidupkan kembali. Mahfud menilai bahwa pasal baru tersebut dimaksudkan jikalau dalam putusan MK masih dianggap terdapat celah dan juga masih kurang sempurna.

    Baca juga: Dua Pengacara Dilaporkan Hotman Paris Gara-Gara Dugaan Sembunyikan Buronan

    Terkait hal tersebut, Mahfud juga mencontohkan pasal baru seperti yang terdapat dalam Undang-undang Pilkada hasil dari keputusan MK, yang kemudian diuji materikan kembali hingga akhirnya pasal baru tersebut menjadi Undang-undang. Bagi Mahfud sendiri, adanya alasan baru itu memang penting supaya tak mencampuradukan kepentingan hukum dengan politik.

    “Tapi bicara teorinya harus ada alasan-alasan baru. Alasan barunya apa?” demikian tanya Mahfud.

    Oleh karena itu, mengenai pasal-pasal ini Mahfud pun memberikan saran agar nanti sebelum membahas revisi KUHP yang bersangkutan dengan pasal penghinaan presiden, supaya lebih dulu untuk meminta masukan atau pertimbangan dari publik.

    “Karena ini menyangkut putusan MK, kalo putusan MK ditolak ya buat apa ada MK,” tuturnya.