Waduh! Presiden Instruksikan Supaya Izin Tenaga Kerja Asing Dipermudah


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo ingin izin tenaga kerja asing yang sampai sekarang masih berbelit-belit dipermudah. Presiden pun sudah menginstruksikan kementerian terkait untuk melaksanakannya.

Seperti diwartakan republika.co.id, hal tersebut disampaikan oleh Seketaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas bertajuk peningkatan investasi dan peningkatan ekspor yang dipimpin langsung oleh Jokowi di kantor Presiden di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Pramono mengungkakan bahwa presiden menyampaikan supaya perizinan tersebut benar-benar dipermudah mengingat sampai saat ini proses tersebut masih belum ringkas.

“Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait. Menkumham, Menaker, menteri teknis ada di perdagangan, perindustrian, KKP, Kementerian ESDM, untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa izin tenaga kerja asing yang dimaksud adalah mereka tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan juga dibutuhkan Indoneisa.

“Bukan tenaga kerja asing di lapangan, terutama untuk level manajemen, direksi, dan sebagainya,” ujar Pramono.

Baca Juga: Hindari Bahaya Mie Instan dengan Memasaknya Secara Benar, Begini Caranya

Keinginan presiden tersebut, ucap Pramono, dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak ease of doing business di Indonesia guna semakin kompetitif kendati investment grade Indonesia sendiri sudah semakin membaik.

Selain itu, Pramono juga menambahkan, jika upaya mempermudah perizinan tenaga kerja asing tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan dibuatkan Perpres untuk mengatur tentang hal tersebut.

“Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini,” pungkas Pramono.

Selain itu, dikutip dari kompas.com, Pramono mengatakan, Presiden memerintahkan kepada seluruh menteri untuk menyederhanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor.

Khusus untuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan, imbuh Pramono, Presiden juga meminta fee trade agreement dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa, Amerika, dan Australia untuk segera diselesaikan.

“Masih terlalu banyak persoalan yang ada sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,” kata Pramono yang merupakan politisi PDIP ini.