Resmi! KPK Tetapkan Zumi Zola Sebagai Tersangka Kasus Suap RAPBD  


SURATKABAR.ID – Gubernur Jambi Zumi Zola telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zola ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi 2018. Sebelumnya, tindak lanjut dari pengembangan kasus ini juga sudah membuat beberapa anak buah dari mantan pesinetron tersebut menjadi tersangka.

“Yup (Zumi Zola), sudah tersangka,” ujar narasumber dari JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (31/01/2018).

Hal senada juga diucapkan oleh sumber lainnya,” Iya sudah tersangka dari Minggu lalu,” imbuh sumber tersebut. Demikian sebagaimana dikutip dari laporan JawaPos.com, Kamis (01/02/2018).

Kamis (01/02/2018) hari ini, penyidik KPK akan melakukan penggeledahan di kediaman Zumi Zola di Jalan Sultan Thaha Nomor 1 Pasar Jambi, Kota Jambi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap Zola.

Baca juga: Mengejutkan! Pengacara Ungkap Ahok dan Putranya Sempat Temui ‘Teman Baik’ Veronica, Apa yang Diminta?

“Ada penggeledahan. Tim masih di lapangan dan akan di-update lebih lanjut ya,” tukas Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Hal senada juga diungkapkan oleh pimpinan KPK Saut Situmorang.

“Oh nanti kalian tunggu saja ya. Tapi kalau kita masuk artinya kan sudah hati-hati. Itu saja, saya bisa ngomong itu,” paparnya pada Rabu (31/01/2018).

Sewaktu disinggung apakah Zumi Zola sudah menjadi tersangka, Saut enggan berkomentar banyak.

“Tunggu saja. Pokoknya ada perkembangan signifikan,” tandasnya. Sebagaimana dilansir dari liputan Kumparan.com.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jambi

Sebelumnya, untuk kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa Zumi Zola sebanyak dua kali, yakni pada 5 Januari dan 22 Januari 2018 lalu. Diketahui, dalam kasus dugaan penyuapan pembahasan APBD Provinsi Jambi 2018 ini, setidaknya ada 16 orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi. Ada pun 4 orang sisanya diamankan di Jakarta.

Keenambelas orang tersebut adalah, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR).

Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN.

Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta.

Dari OTT terkait “uang ketok” APBD Jambi 2018 tersebut, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 4,7 miliar. Uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat.

“Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI (Saifudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin),” beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Usai pemeriksaan, KPK menetapkan sejumlah pihak yang tertangkap ini menjadi tersangka. Mereka adalah Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi EWM (Erwan Malik), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ARN (Arfan), serta Asisten Daerah III Provinsi Jambi SAI (Saifudin). Sementara, satu pihak lagi adalah Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN SUP (Supriyono).

“KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Diduga sebagai penerima SUP (Supriyono) dan diduga pemberi EWM (Erwan Malik), Plt Sekda Provinsi Jambi, ARN (Arfan), Plt Kepala Dinas PUPR, dan SAI (Saifudin) Asda III Provinsi Jambi,” papar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta.

Ada pun pelaku pemberi suap, Erwan, Arfan dan Saifudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Soal Waria di Aceh yang Digunduli, Ketua MPR Himbau Perbaiki Perilakunya

Sedangkan sebagai penerima suap, Supriyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.