Anies Ingin Cabut Kebijakan Pembatasan Kendaraan Roda Dua, Begini Tanggapan Dingin Prabowo


SURATKABAR.ID – Terkait keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan larangan kendaraan bermotor roda dua dicabut, sejumlah pihak mengeluarkan penolakan. Bahkan beberapa pihak menyayangkan wacana tersebut, lantaran faktor keamanan dan ketertiban yang ada saat ini.

Diwartakan Jawapos.com, salah satunya datang dari anggota komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman yang dengan blak-blakan mengungkapkan penolakan. Pasalnya pembatasan kendaraan roda dua di kawasan Jendral Sudirman-Thamrin sudah sesuai evaluasi.

“Itu kan baru wacana, ya. Belum tentu dilakukan, kalau umpamanya dilakukan saya tidak akan setuju itu. Ya gimana, orang sudah tertib masa dibuat tidak tertib lagi,” tukas Prabowo yang ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/11), dikutip dari Jawapos.com, Rabu (8/11).

Alasan yang membuatnya khawatir dengan keputusan Anies Baswedan adalah, menurunnya minat masyarakat ibu kota untuk berpindah menggunakan moda transportasi umum. Dan hal itu akan berdampak pada membludaknya penggunaan kendaraan bermotor roda dua pribadi.

Baca Juga: Ulama Madura Laporkan Megawati ke Polisi, Wasekjen PDIP dengan Sinis Bilang Begini

“Kalau nanti MRT (mass rapid transit) jadi 2019 sudah operasional. Artinya kenapa masyarakat tidak didorong untuk ke moda transportasi masal? Harusnya diarahkan ke transportasi masalnya,” jelas Prabowo lebih lanjut.

Terkait penolakannya, ia berharap Anies dapat membuat kajian yang lebih lengkap. Mengingat keputusan larangan kendaraan bermotor roda dua di kawasan protokol tersebut berdasar dari kajian oleh mantan Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kita berharap tidak dilakukan. Harus dibuat kajian. Pak Ahok dulu sudah ada kajian dan diputuskan pembatasan sepeda motor,” tukas Wakil Ketua II Fraksi Gerindra di DPRD DKI yang meyakini jika pada akhirnya pun wacana pencabutan larangan sepeda motor tersebut tidak akan diwujudkan.

Jikalau nantinya benar dilakukan, ia memastikan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Pasalnya dalam waktu dekat penerapan electronic road pricing (ERP) akan diterapkan oleh pemerintah di lokasi jalan yang sama dengan lokasi larangan motor.

Baca Juga: Imbas Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan, MUI Khawatirkan Dampak Buruk Ini

“Apalagi di situ akan ada program ERP, nanti kan dibahas lagi, motor tidak akan bisa masuk lagi. Sama saja, kan. Artinya kebijakan yang sesaat tidak ada gunanya juga,” pungkas anggota komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra tersebut.