Jokowi Mengaku Tak Keluarkan Izin Reklamasi, Sudirman Said Bongkar Hal Ini


SURATKABAR.ID – Pada Rabu (1/11/2017), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Namun, Sudirman Said yang merupakan Mantan ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi menyebutkan, ada dua peraturan gubernur (pergub) yang dikeluarkan mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 silam. Sudirman mengatakan, dua pergub itu memberi jalan bagi keluarnya sejumlah perizinan Reklamasi Teluk Jakarta.

Mengutip reportase Republika.co.id, Kamis (2/11/2017), Sudirman menyampaikan hal tersebut setelah Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin reklamasi saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Beliau kemarin sempat bicara bahwa tidak pernah mengeluarkan pergub tapi ada dua pergub yang keluar dan pergub itu memberi jalan bagi munculnya perizinan-perizinan, karena seperti di bunyinya kalau mau minta izin begini-begini,” beber Sudirman saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk ‘Stop Reklamasi Teluk Jakarta’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/11/2017).

Oleh sebab itu, Sudirman menilai perlu meluruskan hal tersebut. Ia mengungkapkan, apa pun jenis izin atau pergub yang dikeluarkan Presiden Jokowi soal reklamasi, itu sama saja dengan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca juga: Ini Daftar Akun Medsos yang Dilaporkan Setya Novanto. Siapa Saja?

“Izin keluar, pasti dasarnya kan ada. Kalau pergub tidak ada, pasti izin tidak akan ada. Dan itu kan soal periode yang memberikan izin siapa,” ungkap Sudirman.

Sudirman yang juga merupakan Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menuturkan, reklamasi juga tidak spesifik dengan membentuk pulau—ini jika dlihat dari asal muasalnya. Meski begitu, reklamasi dengan membuat pulau justru muncul di Pergub DKI Jakarta pada 2012, yakni pada zaman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Kalau dilihat asal muasalnya sebetulnya kata-kata pulau itu muncul di pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi.”

Ditegaskan pula olehnya, dari sisi izin atau aturan reklamasi yang diterbitkan Pemprov DKI, itu juga tidak memenuhi syarat. Pertama, tidak ada aturan zonasi. Kedua, tidak ada izin lingkungan hidup strategis. Ketiga, tidak ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian,  menurut penilaian Sudirman, jika tidak melihat tiga syarat tersebut maka hal itu dianggap telah melakukan pelanggaran.

“Ketiganya ini disyaratkan oleh undang-undang. Jadi itulah keadaannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah telah menerbitkan izin untuk proyek Reklamasi Teluk utara. Penegasan ini dilontarkannya dalam peresmian revitalisasi tambak udang di Desa Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (1/11/2017).

Baca juga: Jokowi: Saya Sebagai Presiden Tidak Pernah Mengeluarkan Izin untuk Reklamasi

“Ya saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sudah,” urainya.