Tegas! Soal Luhut Jamin Nasib Nelayan di Pulau Reklamasi, Begini Tanggapan Susi Pudjiastuti


SURATKABAR.ID – Diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko bidang Kemaritiman, pihaknya akan menjamin nasib nelayan yang terdampak reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pernah menyebutkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta akan berdampak kepada lingkungan dan nasib nelayan setempat. Lantas bagaimana tanggapannya terkait pernyataan Luhut?

“Saya belum tahu detailnya seperti apa, kamu tidak bisa konfirmasi ke saya. Kita instansi negara mesti lihat aturannya seperti apa, sudah benar atau tidak, kita (Indonesia) negara hukum, bukan negara ‘katanya’,” tegas Susi, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017), demikian mengutip reportase Tribunnews.com, Minggu (22/10/2017).

Diakui Susi, dirinya tak bisa asal bicara lantaran ada ketentuan hukum yang berlaku. Ia melanjutkan, stakeholder atau pemangku kepentingan terkait perlu berbicara terlebih dahulu mengenai keinginan-keinginan nelayan. Di samping itu, tentunya dalam memutuskan sebuah kebijakan perlu proses yang panjang.

“Nelayannya kan kita mesti tanya seperti apa, mau tidak? Enggak semudah itu. Enggak bisa kita bicara, ‘Oh oke selesai cabut (moratorium sanksi reklamasi pulau), terus (reklamasi) jalan terus dan nelayan nanti dapat (jaminan kehidupan lebih baik)’. Enggak begitu, kan? Prosesnya ada, aturan-aturannya disesuaikan,” demikian pemilik maskapai Susi Air tersebut menguraikan duduk persoalannya.

Baca juga: Moratorium Reklamasi Dicabut, Luhut Berpesan Begini untuk Anies Baswedan

Pencabutan Moratorium Izin Reklamasi

Seperti diketahui, Menko Luhut belum lama ini mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta. Artinya, pengembang dapat melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Pencabutan moratorium ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan agar pulau A reklamasi Teluk Jakarta dibangun untuk kampung nelayan.

“Kita pertimbangkan lagi ada pulau terluar itu pulau A karena akses yang lebih bagus untuk nelayan,” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Pulau reklamasi di Teluk Jakarta rencananya akan terdiri dari 17 pulau, dari A hingga L. Saat ini yang sudah mulai dibangun adalah Pulau C, Pulau D dan Pulau G.

Luhut mengklaim memang banyak kontroversi terkait pembangunan pulau reklamasi, khususnya tentang keberpihakan kepada nelayan. Meski demikian, Luhut memastikan bahwa nelayan tak akan dirugikan dengan pembangunan proyek reklamasi ini.

Baca juga: Ini yang Dilakukan KPK untuk Cegah Korupsi Daerah dan Sektor Swasta

“Ada kita hitung dengan baik kalau masalah nelayan betul kita perhatikan, jangan sampai nelayan dirugikan, itu dijamin pasti baik,” tuturnya.