Reklamasi Jadi Catatan Buruk Bagi Pemerinthan Jokowi-JK


SURATKABAR.ID Polemik reklamasi Teluk Jakarta bukan hanya menyudutkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Presiden dan Wakil Presiden pun juga tersudut karena persoalan reklamasi Teluk Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, salah satu rapor merah dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah soal reklamasi teluk Jakarta. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan, reklamasi menjadi rapor merah karena proyek ini dibuat tanpa izin analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang benar, sehingga merugikan hak hidup nelayan.

“AMDAL yang benar harusnya juga mencakup analisa dampak sosial. Ini yang harus dilakukan dengan benar, transparan dan partisipatif,” ujar Sandra usai diskusi publik ‘Evaluasi tiga tahun kinerja HAM Jokowi-JK’, dilansir Republika.co.id, Kamis (19/10/2017).

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur dengan jelas soal itu. reklamasi harusnya dilakukan dengan AMDAL menyeluruh.
‚ÄúPaling penting adalah bagaimana nasib para nelayan yang hidup di pesisir. Jadi tanpa itu reklamasi tidak bisa dilakukan,” kata Sandra.

Sandra menegaskan, tidak bisa AMDAL hanya satu pulau per satu pulau. Tapi harus AMDAL seluruh proyek reklamasi, bagaimana dampak lingkungan alam dan masyarakat sekitar. Walaupun saat ini pemerintah menjamin kehidupan nelayan akan lebih baik dengan disiapkan pemukiman di pulau reklamasi.

Baca Juga: Sandi Mengklaim Penghentian Reklamasi Adalah Mandat Dari Rakyat

Menurutnya harus dikaji apakah itu yang memang diharapkan nelayan.

Tentu saja secara otomatis ia menilai moratorium yang dulu diberlakukan masih sangat perlu dipertahankan. Dan harusnya moratorium dipertahankan sampai AMDAL dilakukan dengan benar dan partisipatif untuk seluruh proyek pulau reklamasi.

Sandra menambahkan, belajar dari Surabaya, Jogja dan banyak kota lain yang penataan bisa dilakukan tanpa melanggar HAM.

Pasalnya penggusuran yang terjadi karena reklamasi Teluk Jakarta tersebut merupakan pelanggaran HAM karena rakyat digusur secara besar-besaran.

Padahal seharusnya penataan kembali sungai dan pesisir bisa tanpa menggusur secara besar-besaran. Akibatnya banyak warga yang tidak siap mencari hunian sementara.