Heboh! Tukang dan Kuli Bangunan Akan Diwajibkan Punya Sertifikat Keahlian


SURATKABAR.ID – Target pemerintah agar seluruh tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia mengantongi sertifikat diharapkan tercapai hingga 2019 mendatang. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Jasa Konstruksi tahun 2017.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Gentur Prihartono, menuturkan bahwa bagi setiap pekerja konstruksi diwajibkan untuk memiliki sertifikat keahlian hingga batas waktu yang ditentukan. Dan untuk mendapatkannya mereka bisa mendatangi LPJK, dilansir Suarasurabaya.net.

“Jadi dalam undang-undang tersebut, seluruh pekerja konstruksi mulai dari kuli, tukang, mandor hingga arsitek harus memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kosntruksi (LPJK),” tutur Gentur, di sela seminar konstruksi di Hotel Shanrila Surabaya, Kamis (19/10), dikutip Suarasurabaya.net, Kamis (19/10/2017).

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur di bidang EKonomi tersebut menambahkan, bahwa di Jawa Timur sendiri hingga saat ini baru sekitar 15 ribu tenaga konstruksi yang mengantongi sertifikat keahlian. Padahal jumlah total tenaga konstruksi, mulai dari tukang, kuli, mandor hingga arsitek mencapai 750 ribu orang.

Baca Juga: Liburan Bareng Keluarga Saat Pelantikan Anies-Sandi, Begini Komentar Nyelekit Jimly Buat Djarot

“Proses sertifikasi bagi tenaga konstruksi memang tidaklah gratis karena proses pengujian keahlian dibutuhkan material untuk praktek. Biayanya biasanya sekitar Rp 300 ribu,” tambah Guntur yang menyayangkan masih begitu banyak tenaga konstruksi tanpa sertifikat keahlian.

Namun ke depannya, pihaknya akan mengupayakan agar sertifikat keahlian dapat diperoleh secara gratis. Salah satu caranya adalah dengan dibebankan pada pemilik proyek dan menggunakan bahan bangunan yang ada di proyek tersebut sebagai bahan untuk proses pengujian sertifikasi.

Adapun tujuan dari disertifikasinya para tenaga kerja konstruksi adalah supaya pekerja memiliki pengakuan kompetisi kerja dan juga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing berkaitan dengan masuknya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seperti dihimpun dari laman Detik.com.

Terkait hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, dengan disertifikasinya tenaga kerja tidak hanya demi memenuhi kewajiban UU. Namun lebih untuk memberikan jaminan penghasilan kepada para tenaga kerja tersebut.

“Saya melihat jangan cuma wajib saja tapi harus ada manfaatnya. Kalau pendapatannya sama dengan yang tidak bersertifikat, orang jadi malas mendapatkan sertifikat. Jadi pendidikan sertifikat itu harus ada, benefitnya juga ada, kita coba dengan insentif,” ujar Basuki ketika ditemui di Gelora Bung Karno, Senin (21/8), seperti dikutip dari laman Detik.com, Senin (21/8/2017).