Masinton Anggap Penyadapan yang Dilakukan KPK Bertentangan dengan HAM


SURATKABAR.ID – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak benar dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Masinton menyebut penyadapan KPK yang dilakukan berlandaskan pada standard operating procedure (SOP) adalah salah lantaran penyadapan, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi, harus diatur melalui aturan setara undang-undang.

“Perintah MK bukan SOP. Audit BPK harus setara mekanisme penggunaan kewenangan,” kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/9/2017), seperti diwartakan lama detik.com.

Masinton kemudian meminta agar DPR segera membahas UU penyadapan. Ia juga menyebut bahwa keputusan terkait dengan hal tersebut harus dimaskukkan ke daam kesimpulan rapat. “Saya mengusulkan dalam kesimpulan, penyadapan harus diatur setara UU,” ujar politisi PDI-P itu.

Atas dasar hal itulah masinton menilai bahwa proses penyadapan yang dilakukan KPK adalah salah dan melanggar HAM. “Penyadapan yang dilakukan KPK bertentangan HAM,” imbuh Masinton.

Penyadapan oleh KPK memang kembali diperdebatkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR oleh pansus hak angket. Bahkan, Masinton menyebutnya melanggar HAM. KPK sendri mengaku bahwa penyadapan yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada yang melanggar hak asasi manusia. hal tersebut diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (27/9/2017).

Baca Juga: Misterius! Ribuan Burung Mati Serentak di Bali. Pertanda Apa Ini?

“Saya kira konstitusi sudah jelas ya, ada hak asasi yang diatur, ada pembatasan-pembatasan hak asasi juga sepanjang itu terkait dengan kepentingan publik luas dan juga diatur di UU,” katanya.

Febri menjelaskan, landasan hukum KPK diperkenankan melakukan penyadapan diatur tegas dalam pasal 12 UU No 30 Tahun 2002 yang menyatakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan enuntutan salah satunya KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan.

“Ini menegaskan kami berwenang melakukan itu. apalagi kita tahu tindak pidana korupsi itu kan harus dihadapi dengan hal yang luar biasa karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa,” terang Febri. “Kalau nanti penyadapan dihilangkan atau dipersulit, atau kalau kewenangan-kewenangan penindakan KPK kemudian dihilangkan juga, penyidikan dan penuntutan misalnya, maka kami pandangan bukan sekedar melemahkan, tapi bisa melumuhkan KPK karena KPK tidak akan bisa bekerja maksimal lagi sesuai dengan harapan awal ketika KPK dibentuk.”