Tandatangani Surat Pernyataan, Para Pimpinan RS Janji Tak Pungut Biaya Pasien Gawat Darurat


SURATKABAR.IDDinas Kesehatan DKI Jakarta mengumpulkan para direktur rumah sakit se-DKI Jakarta di Kantor Dinas Kesehatan, Jalan Kesehatan, Jumat (15/9/2017). Para petinggi rumah sakit tersebut diminta untuk menandatangani surat pernyataan terkait tata cara penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat.

Selain meminta para direktur rumah sakit untuk menandatangani surat pernyataan, Dinas Kesehatan juga memberikan edaran kepada rumah sakit. Surat edaran tersebut berisi tentang informasi dimana rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS tetap bisa menagih biaya pelayanan gawat darurat sampai kondisi pasien stabil ke BPJS.

Disitu juga tertulis bahwa rumah sakit diminta untuk tidak merujuk pasien dalam kondisi gawat darurat sebelum kondisi pasien stabil. Selain itu, rumah sakit dilarang menyuruh pasien atau keluarga untuk mencari tempat rujukan.

“Kami buat perjanjian agar mereka membuat aturan bahwa pasien dalam keadaan gawat darurat harus dilakukan tindakan segera tanpa memungut uang muka,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto di kantornya, dikutip kompas.com, Jumat (15/9/2017).

Dinas Kesehatan mengambil tindakan ini tentu sajaa untuk menanggapi kasus bayi Tiara yang meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres pada 3 September lalu. Bayi malang tersebut yang akhirnya meninggal di Rumah Sakit Mitra Keluarga dikarenakan pihak rumah sakit meminta kepada keluarga bayi Debora untuk membayar uang muka agar bisa masuk ke ruang PICU. Padahal bayi Debora adalah pemilik BPJS Kesehatan.

Untuk mengantisipasi kasus seperti itu tidak terulang kembali, Dinas Kesehatan mewajibkan para direktur Rumah Sakit se-DKI Jakarta untuk menandatangani surat perjanjian dan edaran yang sudah diberikan. Bahkan jika ada yang tidak hadir saat penandatangan surat tersebut, mereka harus hadir atau datang ke kantor Dinas Kesehatan untuk menandatangani surat perjanjian.