Tegas! Dubes Ito Sumardi Peringatkan Demo Berlebih Hanya Akan Persulit Selesaikan Konflik Rohingya


SURATKABAR.ID – Ito Sumardi selaku Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Myanmar menegaskan Indonesia tak perlu berunjuk rasa untuk bela Rohingya. Pasalnya, aksi demonstrasi di Indonesia yang dilakukan untuk mengecam tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State justru bisa mempersulit upaya pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa?

Karena, apabila Pemerintah Myanmar memutus hubungan dengan Indonesia akibat aksi demo yang berlebihan, maka akses untuk membantu penyelesaikan pun akan sulit dilakukan dan kita tentu tak ingin hal itu terjadi, seperti diwartakan dalam laporan Kompas.com, Sabtu (9/9/2017).

“Inilah repotnya. Kita sudah dibuka jalan. Kita sudah diberi kesempatan. Kita sedang dalam taraf untuk menindaklanjuti kan. Tetapi tiba-tiba ada di dalam negeri ini protes-protes yang bisa mengganggu apa yang sudah kita lakukan. Harusnya sebaiknya kita (pemerintah) berikan kesempatan dulu,” ungkapnya panjang lebar saat berkunjung ke Kota Malang, Jumat (8/9/2017).

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sempat terjadi aksi unjuk rasa yang diwarnai pelemparan bom molotov dan tindakan anarkis membakar bendera Myanmar. Ito Sumardi yang juga Purnawirawan polisi tersebut sangat menyayangkan aksi massa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, tersebut.

Baca juga: Gempa Terkuat dalam 85 Tahun Hantam Meksiko, 60 Orang Tewas

“Apalagi kemarin ada pelemparan molotov dan juga pembakaran bendera. Saya betul-betul mendapat komplain berat dari pejabat pemerintah (Myanmar). Dua orang menteri dan tiga orang dirjen yang biasanya membantu saya untuk tanpa surat resmi bisa bertemu dengan pimpinan tertinggi di sana. Saya sekarang sangat khawatir mungkin akan sulit buat saya,” paparnya lagi.

Hubungan Indonesia-Myanmar Bisa Putus

Untungnya, teguran itu hanya dikirim lewat telepon. Pasalnya, bila keluhan sampai dilakukan secara tertulis, maka hubungan Indonesia dan Myanmar akan putus. Hal itu akan berdampak buruk terhadap penyelesaian konflik kemanusiaan itu sebab Indonesia termasuk negara yang selama ini diterima masukannya oleh Pemerintah Myanmar.

“Kalau sudah tertulis, selesai hubungan kita. Ditutup. Bisa apa kita? Bisakah kita menyampaikan pesan kepada mereka? Bisakah kita menyalurkan bantuan kepada mereka? Kenapa harus dilakukan (bakar bendera)? Berikan kesempatan dulu kepada Pemerintah Indonesia. Menindaklanjuti apa-apa yang sudah disepakati,” sahut Ito.

Ito menegaskan, kedutaan merupakan lambang dari kedaulatan suatu negara yang ada di negara. Sehingga, aksi demonstrasi terhadap kantor kedutaan tidak bisa disamakan dengan aksi demonstrasi di gedung pemerintahan.

“Kita harus ingat bahwa kedutaan itu adalah kedaulatan suatu negara. Itu satu negara. Mereka berhak menolak atau apapun. Kita tidak bisa menyamakan misalnya kalau demo itu dilakukan untuk instansi pemerintah,” ungkapnya.

Dituturkan Ito, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri masih bekerja untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada semua pihak untuk menghargai upaya pemerintah. Apalagi jika mengingat Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, telah menyampaikan permintaan yang dikenal dengan formula 4+1 untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.

“Kenapa kita harus emosional? Pesan sudah disampaikan. Ibu Menteri Luar Negeri, satu yang saya ingat pada saat menghadap Panglima Angkatan Bersenjata (Myanmar) dan Aung San Suu Kyi saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia membawa pesan bangsa dan negara Indonesia dan juga pesan masyarakat Internasional,” bebernya.

Baca juga: Tegas! Begini Permintaan Menlu Retno Saat Temui Panglima Myanmar Soal Rohingya

“Kalau mereka tidak memenuhi apa yang mereka sudah sampaikan bahwa kita akan memperhatikan yang formula 4+1 ini, barulah kita mungkin bisa protes,” pungkasnya.