Setelah Banyak Pertentangan, MUI Dukung Dana Haji untuk Infrastruktur


SURATKABAR.ID – Terkait rencana Pemerintah untuk menggunakan dana haji dalam pembangunan infrastruktur akhirnya mendapatkan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Banyaknya pertentangan yang didapatkan Pemerintah setelah mengungkapkan ide memanfaatkan dana haji, akhirnya mendapatkan dukungan baru. Tak hanya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saja, melainkan termasuk MUI, melalui Sekretaris Komisi Fatwa MUI turut menyuarakan dukungannya.

Dilansir tempo.co, Minggu (30/7/3017), Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mendukung pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal pemanfaatan dana setoran haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan jamaah haji.

Menurutnya, setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh saja dikelola oleh Pemerintah, selama digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti misalnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Baca Juga: Soal Presidential Threshold, PAN: Tak Jujur juga Jokowi itu

“Forum Ijtima Ulama menyepakati bolehnya memproduktifkan dana haji yang disetorkan jamaan untuk investasi sepanjang itu dilakukan sesuai syariah dan ada kemaslahatan,” jelas Asrorun melalui keterangan tertulis MUI, Sabtu (30/7/2017).

Persoalan dana haji tersebut diungkapkan Asrorun lebih lanjut, sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya, tepatnya di dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang digelar di Cipasung, Jawa Barat tahun 2012 yang lalu.

Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i adalah milik pendaftar (jamaah haji).

“Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu tersebut boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang dapat memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinfestasikan dalam bentuk sukuk,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Asrorun menambahkan, bahwa Pemerintah yang di sini bertindak sebagai pengelola, memiliki hak untuk menerima imbalan. Selama jumlahnya adalah angka yang wajar dan juga tidak terlalu berlebihan.

Mengenai penggunaan dana haji, Lukman Hakim mengutip hasil keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indoneia IV tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu. Fatwa tersebut sejalan dengan Undang-Udang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menyetujui pandangan Menteri Agama.

“Namun sekali lagi, harus dipastikan semuanya dilakukan sesuai ketentuan syariah dan manfaatnya kembali kepada jamaah,” tegasnya, dikutip dari laman republika.co.id, Minggu (30/7/2017).