Soal Presidential Threshold, PAN: Tak Jujur juga Jokowi itu


SURATKABAR.ID – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di dalam Undang-Undang Pemilu adalah produk DPR, sangat disesalkan Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN melalui Sekretaris Fraksi, Yandri Susanto menegaskan, bahwa Pemerintah-lah yang sejak awal memberikan usulan draf UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

“Itu tidak elok, tidak jujur juga Jokowi itu,” tegas Yandri di Jakarta, seperti yang dilansir tim tribunnews.com, Sabtu (29/7/2017).

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa Pemerintah bersikukuh agar usul terkait presidential threshold tersebut disetujui.

Baca Juga: Dikritik Prabowo Soal Presidential Threshold, Jokowi: Kenapa Dahulu Tidak Ramai?

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengancam bakal menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila DPR menolak ketentuan presidential threshold yang diajukan oleh Pemerintah tersebut.

Tercatat ada enam fraksi pendukung Pemerintah yang memberikan persetujuannya pada pilihan presidential threshold yang diajukan oleh Pemerintah. Fraksi-fraksi tersebut adalah PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan yang terakhir adalah PPP.

Sedang di sisi lain, PAN bersama dengan Gerindra, Demokrat dan PKS kalah suara terkait keputusan agar presidential threshold dihapuskan. Karena kekalahan itu, mereka memilih walk out dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu menjadi UU, Jumat (21/7/2017), seperti dikutip kompas.com, Sabtu (29/7/2017).

Disebutkan terdapat sejumlah pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan presidential threshold berencana untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang diyakini oleh Yandri bahwa MK akan mengabulkan uji materi dan menghapus ketentuan presidential threshold.

Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa ketentuan presidential threshold di dalam UU Pemilu adalah produk legislasi DPR. Hal tersebut disampaikan beliau setelah menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri yang digelar di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

“Sekali lagi, ini produk demokrasi yang ada di DPR, bukan Pemerintah. Dan di situ juga ada mekanisme proses demokrasi yang ada di DPR dan kemarin juga sudah diketok dan aklamasi,” terang Jokowi.