Soal Dana Haji untuk Infrastruktur, Yusril Keluarkan Pernyataan Tegas


    SURATKABAR.ID – Terkait rencana Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yang juga terkumpul di dalamnya, untuk membiayai keperluan infrastruktur, Partai Bulan Bintang (PBB) mengungkapkan penolakan besar-besaran.

    Dilansir melalui sindonews.com, Jumat (28/07/2017), Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa partainya menolak rencana Pemerintah menggunakan dana haji untuk menyelesaikan masalah infrastruktur.

    Hingga berita diturunkan, dana haji yang disimpan oleh Pemerintah sepenuhnya merupakan dana dari umat Islam. Dana tersebut berasal dari sisa kelebihan penyelenggaraan haji serta dana simpanan maupun cicilan Ongkos Naik Haji (ONH) yang telah dibayarkan oleh calon jamaah haji.

    “Dana haji yang kini jumlahnya melebihi 80 triliyun itu seyogyanya di samping untuk membiayai perjalanan haji, juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan,” jelas Yusril ketika dikonfirmasi.

    Baca Juga: Pakai Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi: Enggak Akan Rugi, Enggak Akan Hilang

    Seperti diwartakan kompas.com, Jumat (28/07/2017), Yusril mengatakan jika rencana Pemerintah menggunakan dana haji timbul karena sulitnya menghimpun dana pembangunan infrastruktur. Selain itu, utang negara juga semakin menumpuk dan ditambah lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang justru terus defisit hingga ambang batas 3%.

    Karena Pemerintah mengalami kesulitan mencari pinjaman baru itulah rencananya dana haji yang berasal dari umat Islam tersebut ingin digunakan. Seperti yang selama ini terjadi, dana haji digunakan untuk membeli sukuk dan surat utang negara.

    Yusril menambahkan, seharusnya Pemerintah menjelaskan secara lebih rinci tentang rencana penggunaan dana haji. Hal tersebut sangatlah beralasan, karena penggunaan dana haji harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang nantinya harus dibayarkan.

    Meskipun Jokowi mengungkapkan bahwa dana haji yang jumlahnya terbilang sangat besar itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek yang kecil risikonya, namun Yusril menolak penggunaan dana secara sepihak. Sepatutnya Pemerintah berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan akan menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

    Risiko yang paling buruk di balik keputusan Pemerintah menggunakan dana haji dari umat Islam adalah besar kemungkinan Pemerintah gagal memberangkatkan calon jemaah haji yang telah membayarkan dana haji. Padahal tak sedikit calon jamaah yang rela menjual harta, seperti tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka.