Baru Terungkap, Oknum PNS di Maros Sudah Lima Tahun Bolos Kerja. Begini Sanksinya


SURATKABAR.ID – Saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Bupati Maros, Hatta Rahman, ke kantor organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten setempat pada Senin (3/7/2017) kemarin, terungkaplah hal mengejutkan. Tiga PNS Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kedapatan tidak pernah ngantor selama beberapa tahun. Mereka pun praktis akan dipecat.

Tiga PNS tersebut adalah Staf Pengelola Keuangan Daerah, Muh Dasyad; pegawai Satpol PP Haris; dan staf Bagian Humas Pemkab Maros, Johansyah. Demikian data yang didapatkan dari liputan Tribun, Selasa (4/7/2017).

“Mereka semua akan dipecat. Saat ini, kami sementara proses pemecatan Dasyad, lalu menyusul dua orang lainnya,” Hatta menindak tegas.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Dasyad sudah lima tahun tidak masuk kantor. Sementara Haris dan Johansyah sudah dua tahun lebih. Ketiga oknum tersebut hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Baca juga: Jakarta Takkan Lagi Menjadi Ibu Kota, Fahri Hamzah: Komunikasikan dulu dengan Anies

Selain Dasyad, Haris dan Johansyah tersebut, pegawai yang tak masuk di hari pertama kerja pascalibur Lebaran juga mendapat sanksi.

“PNS yang tak hadir juga akan ditunda gaji 13-nya minimal sebulan, terhitung sejak dimulainya pembayaran. Rencananya, pekan depan gaji 13 ini dibayarkan,” tambah dia.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ahmad Yani yang merupakan Akademisi Administrasi Publik Univeraitas Hasanuddin menilai pemecatan terhadap tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk bertahun-tahun tersebut sudah tepat.

Mirisnya, kasus yang terjadi di Maros ini juga terjadi di daerah lain dan menjadi hal yang dianggap biasa. Jika tidak dilakukan pemecatan, biasanya ASN lain juga akan berpikir untuk tidak masuk kantor—sebuah budaya yang sudah tentu tidak benar.

ASN yang berlaku seperti itu dinilai hanya akan membebani APBD. Pasalnya, gajinya akan terus dibayar selama dia menjadi ASN dan belum dipecat.

Bisa Dituntut Kembalikan Gaji atau Uang Negara

“Apakah sudah ada teguran dan evaluasi. Kalau sudah ada, itu tidak masalah. ASN itu bisa dituntut kembalikan gaji atau uang negara. Tapi kalau hari ini baru dipecat, berarti gaji kemarin tidak boleh diminta,” bebernya menerangkan.

Menurut Ahmad Yani, pemecatan tersebut baru diumumkan Bupati Maro akibat kelalaian Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Maros. BKDD tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengevaluasi PNS yang jarang masuk kantor. Hal ini membuat adanya oknum PNS yang malas jadi semakin tidak terkontrol dan bahkan tidak pernah masuk kantor.

Baca juga: Enrekang Gempar! Usai Tahajud, Wanita Ini Langsung Hamil Selama 3 Jam dan Melahirkan Bayi yang Fasih Ucapkan Assalammualaikum

“Seharusnya, evaluasi PNS ini dilakukan setiap tahun. Tapi mungkin itu tidak berjalan maksimal,” pungkasnya.