Duh, Kebijakan Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU


SURATKABAR.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memiliki kebijakan baru terkait jam sekolah siswa, yakni lima hari delapan jam belajar di sekolah.

Namun, siapa sangka kebijakan ini ternyata berpeluang bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Susanto.

“Kebijakan baru itu berpeluang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” ungkap Susanto, Senin (12/6/2017), dilansir republika.co.id.

Menurut Susanto, kebijakan ini juga berpeluang melanggar Pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang selama ini dinilai cukup demokratis dan memandirikan satuan pendidikan.

Baca juga: Disangka Vihara, Dua Turis Ini Sembahyang di Masjid. yang Terjadi Selanjutnya Malah…

“Dengan Pasal tersebut, maka satuan pendidikan memiliki kemandirian untuk mengembangkan pilihan model sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing sekolah atau madrasah,” lanjutnya.

Bukan cuma itu, kebijakan baru tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal tersebut menyebutkan bahwa beban kerja guru selama seminggu minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka.

“Dengan kebijakan baru lima hari delapan jam belajar di sekolah, guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut,” tegas Susanto.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang didukung undang-undang inilah KPAI berharap dan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji kembali rencana lima hari delapan jam belajar di sekolah.

Susanto menambahkan, untuk membangun sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Sebab, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak bukan karena kurangnya jam belajar di sekolah.

Peran orang tua, lingkungan masyarakat, serta layanan pendidikan di sekolah merupakan hal penting yang harusnya dilihat lebih jauh.

“Anak yang menjadi pelaku tindakan menyimpang bukan karena kekurangan jam belajar di sekolah. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi layanan pendidikan di sekolah, memperkuat peran keluarga dan memastikan keterlibatan lingkungan sosial,” pungkasnya.