Fahri Hamzah Dukung Hak Angket, PKS Malah Bilang Begini


    SURATKABAR.ID – Fahri Hamzah turut memberikan dukungan dan tanda tangan untuk hak angket DPR kepada Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Namun, langkahnya ini malah mendapatkan respon tak terduga dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS Sohibul Iman menyebut bahwa Fahri bukanlah kader partainya lagi.

    Keputusan Fahri terkait hak angket juga bukan merupakan kebijakan fraksi PKS di parlemen.

    “Itu masalah akal-akalan dia saja. Posisi Pak Fahri sudah bukan lagi anggota fraksi PKS. Jadi jangan mengkategorikan itu sebagai fraksi PKS,” tutur Sohibul di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (30/4/2017), dilansir kompas.com.

    Baca juga: Kunjungi Mesir, Paus Fransiskus Ucapkan ‘Assalamualaikum’

    Sohibul melanjutkan, sejak awal PKS telah menolak hak angket terhadap KPK. Penolakan ini juga telah dibuktikan bahwa tak ada kader PKS yang ikut tanda tangan.

    “Memang ada teman partai kita belakangan baru menolak. Ya itu intinya memang kami konsisten dari awal,” imbuhnya.

    Bukan hanya itu, sebagai bentuk penolakan itu, Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juawaini menyebut, pihaknya tak mengirimkan perwakilan fraksi ke Panitia Khusus Angket.

    “Ketika Fraksi PKS menolak tentu harus konsisten dengan sejumlah implikasinya. Di antaranya tidak mengirimkan anggota ke pansus angket tersebut,” ungkap Jazuli melalui pesan singkat, Minggu (30/4/2017).

    Seperti Sohibul, Jazuli juga menegaskan bahwa dukungan Fahri kepada usulan hak angket terhadap KPK ini tak merepresentasikan sikap DPP dan Fraksi PKS.

    Jazuli juga menyayangkan palu sudah diketok sebelum seluruh fraksi bisa menyampaikan sikapnya pada Rapat Paripurna, Jumat (28/4/2017) lalu.

    “Saya berharap pimpinan sidang bersikap arif dan bijaksana. Harus mendengar suara peserta rapat secara tuntas, minimal pendapat perwakilan semua fraksi-fraksi secara lengkap dan utuh sebelum pengambilan keputusan,” kata Jazuli.

    Bahkan, Jazuli sempat memberikan kritik atas sikap Fahri ketika memimpin Rapat Paripurna tersebut. “Kalau mau mengambil keputusan tanpa mendengar suara peserta rapat, lebih baik putuskan saja sendiri di ruangan sendiri. Tidak usah pakai rapat,” tegasnya.