Jika Ada Kerumuman Massa Besar di TPS, Kapolri: Pasti Kita Angkat


SURATKABAR.ID – Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan ultimatum terkait pelaksanaan Pilkada DKI 2017 putaran dua yang akan digelar 19 April 2017 mendatang.

Kapolri Tito menuturkan, pihaknya telah bersiap untuk mengamankan dan memberikan tindakan tegas jika ada mobilisasi dan pengumpulan massa di TPS dalam pilkada tersebut.

Pasalnya, kerumunan massa yang besar di TPS tentu dapat memberikan kesan intimidatif. Apalagi, menjelang Pilkada putaran dua kondisi Jakarta makin memanas.

“Tolong jangan terjadi pengumpulan massa apapun alasannya ke TPS. Apalagi jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar pasti kita angkat,” tegas Tito di Gedung Kemenko Polhukam, Senin (17/4/2017), dilansir detik.com.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Inilah Hutang yang Harus Ditanggung Setiap Warga Indonesia

Tak hanya di Jakarta, Tito juga telah memerintah Kapolda Metro Jaya, Lampung, dan sejumlah daerah di Sumatera untuk mencegah dan melarang adanya pergerakan massa menuju Jakarta.

“Jangan tanggung-tanggung kalau ada yang berangkat dalam rangka ke Jakarta untuk politik lokal Jakarta, cegat dan gunakan diskresi,” tegasnya.

Selain itu, Kapolri juga telah menyiapkan pengamanan di TPS Jakarta yang jumlahnya 13.034. Di setiap TPS setidaknya akan ada satu personel polisi yang berjaga.

Secara keseluruhan, untuk pengamanan pilkada telah disiapkan 65 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, Pemda, dan Linmas. Dari jumlah total tersebut, 30 ribu diantaranya merupakan anggota Polda dan TNI.

“Ini sudah cukup besar tapi saya kembalikan ke masyarakat tidak perlu takut. Polri dan TNI jumlahnya lebih dari 30 ribu. Itu sudah banyak dan lebih banyak dari (aksi) 212. Baik di TPS maupun kekuatan standby,” terang Tito.

Bahkan, Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dan sejumlah jajaran TNI juga telah menggelar simulasi pengamanan pilkada. Simulasi ini digelar di Lapangan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).

Kapolres Jaksel Kombes Iwan Kurniawan juga meminta agar personel Polri dan TNI dapat mengamankan kotak suara selama 24 jam.