Bareskrim Periksa Penyumbang Aksi 212. Siapa?


SURATKABAR.ID – Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri kembali akan memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencician uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Dilansir dari republika.co,id, sedikitnya ada lima orang saksi terkait kasus yang menyeret Bachtiar Nasir.

“Hari memang mengagendakan lima orang yang akan diperiksa,” kata Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul melalui pesan singkat, di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Baca Juga: Sandiaga Uno Akhirnya Angkat Bicara Soal Tuduhan Pernah Minta Depe Buka Baju

Kelima orang yang diperiksa tersebut antara lain dua orang dari pihak bank BNI, yakni divisi Kepatuhan BNI dan divisi SDM BNI. Sementara itu, tiga orang lainnya adalah Bendahara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI M Lutfie Hakim dan stafnya Marlinda, dan seorang bernama Otto.

Karopenmas Polri Brigjen Rikwanto menegaskan jika Otto adalah salah satu penyumbang aksi 212. “Otto itu salah satu pendonasi,” katanya, dikutip dari republika.co,id.

Pada kasus ini polisi telah menetapkan satu tersangka, yaitu seseorang dari pihak bank, Islahudin yang dikenakan pidana asalnya soal dugaan pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

“Hanya Islahudin, ya. Karena ketidakhati-hatian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa (14/2/2017), dikutip dari liputan6.com.

Menurut Boy, Islahudin dianggap telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Ini adalah perbantuan-perbantuan, sedang didalami kegiatan yang berkaitan dengan yayasan. Sementara dia menerima penempatan uang kemudian menggunakan uang itu,” Boy membeberkan.

Pengusutan kasus dana aksi 212 ini mendapat banyak sorotan dan kritikan. Salah satunya adalah Guru Besar Agama Islam Institut Pertanian Bogor, Kiai Didin Hafidhuddin.

Ia mengaku tidak paham kenapa kasus ini bisa mencuat. Dalam penilaiannya, polisi terkesan memaksakan dan mencari-cari.

“Saya tidak paham kenapa bisa seperti itu, kenapa diusut ke situ (TPPU),” kata Didin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/2/2017), dikutip dari republika.co.id.