Soal Ahok Diberhentikan atau Tidak, Jokowi Ternyata Minta Petunjuk ke Sini


    SURATKABAR.ID – Merespon protes beberapa pihak terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung.

    Hal ini disebutkan Jokowi saat menerima pimpinan pusat Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/02/2017), seperti yang dilaporkan dalam Kompas.

    Haedar Nashir yang merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan bahwa kedatangannya dimaksudkan terutama untuk mengundang Presiden Joko Widodo ke Tanwir PP Muhammadiyah.

    Meski begitu, dalam kesempatan tersebut turut dibahas pula isu-isu terkini, termasuk soal status Ahok yang sudah menjadi terdakwa kasus penodaan agama tetapi tetap menjabat sebagai Gubernur DKI.

    Baca juga: Jika Mendagri Tak Nonaktifkan Ahok, Demokrat Ancam Ajukan Hak Angket

    “Ini, ‘kan banyak tafsir. Bahkan Pak Presiden betul-betul memahami dan menyadari adanya banyak tafsir tersebut. Bahkan beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA,” ujar Haedar setelah pertemuan.

    Jokowi berjanji kepada Haedar bahwa ia akan tunduk pada putusan yang dibuat oleh MA. Jika MA menilai Ahok harus diberhentikan dulu untuk sementara, maka pemberhentian akan segera diproses. Haedar menyambut langkah Jokowi tersebut.

    “Saya pikir itu langkah yang cukup elegan, ya. Di tengah banyak tafsir tentang aktif dan nonaktif ini, maka langkah terbaik adalah meminta fatwa [nasehat] MA,” tuturnya.

    Haedar juga berharap agar MA segera mengambil keputusan sehubungan status Ahok. Dengan demikian, masalah ini tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

    “Agar kita ini semua ada dalam kepastian hukum dan tidak ribet dan gaduh seperti ini,” tukas Haedar.

    Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjadi terdakwa memang harus diberhentikan sementara.

    Tapi, pemberhentian sementara itu berlaku hanya jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah telah dipastikan di atas lima tahun.

    Ada pun Pasal 83 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

    Sedangkan saat ini, Ahok masih dijerat dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

    Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

    Kemendagri Tjahjo Kumolo melihat dari sudut pandang tersebut—karena dakwaannya alternatif dengan ancaman hukuman kedua pasal bukan minimal lima tahun penjara—jadi Ahok tidak diberhentikan sementara.

    Kemendagri akan menonaktifkan Ahok jika jaksa penuntut umum nantinya sudah mutlak memutuskan menuntut lima tahun penjara.

    Kan sudah saya bilang, itu ancaman lima tahun penjaranya dakwaan alternatif. Mas dan Mbak cek aja di semua pengadilan soal kepala daerah yang saya berhentikan, apa ada yang dakwaan alternatif?” terang Mendagri Tjahjo Kumolo, di Kompleks Parlemen.

    Belakangan, persis dengan perkataan Haedar, Tjahjo berencana meminta masukan Mahkamah Agung terkait penafsiran pasal-pasal yang didakwakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Rencananya, konsultasi itu akan dilakukan hari ini, Selasa (14/02/2017).

    Baca juga: Ahok Tak Diberhentikan, PKS Berencana Gulirkan Hak Angket

    “Kami hargai semua pendapat, kami rencanakan untuk paling lambat besok [Selasa ini] pagi menyampaikan ke MA,” jelas Tjahjo seusai menghadiri rapat bersama Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/02/2017).

    Konsultasi tersebut, menurut Tjahjo, dilakukan untuk menginventarisasi semua masalah.
    Salah satunya terkait apakah langkah yang dilakukan Kemendagri sudah tepat atau belum.