Anggota DPR Ini Minta Kasus Dugaan Makar Diselesaikan Pertengahan 2017


    anggota-dpr-ini-minta-kasus-dugaan-makar-diselesaikan-pertengahan-2017-cover

    SURATKABAR.ID-Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi III DPR ini meminta pihak kepolisan untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan makar yang dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat yang akhir-akhir ini menghebohkan.

    Tidak hanya mengusut sampai tuntas saja, Trimedya juga meminta Tito Karnavian untuk memiliki target penyelesaian kasus dugaan makar. Trimedya berpendapat jika setidaknya kasus makar tersebut harus selesai sampai pertengahan tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan agar kasus dugaan makar tidak sampai mengganggu tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

    “Harusnya kasus-kasus yang lain yang dikategorikan makar-makar ini bisa secepat Ahok juga diproses supaya kita cepat mengetahui. Supaya selesai diawal pertengahan tahun depan urusan-urusan begini. Soalnya 2018 kita bisa fokus menghadapi Pileg dan Pilpres serentak,” papar Trimedya pada Senin (5/12/2016) saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip di Kompas.com.

    Trimedya menambahkan jika proses yang cepat tersebut dilakukan untuk membantah berbagai tudingan buruk mengenai Polri. Tudingan-tudingan seperti halnya tebang pilih ataupun hanya mencari muka di depan Presiden Jokowi akan terbantahkan jika kasus dugaan makar tersebut segera terselesaikan.

    Politikus PDIP tersebut juga menyatakan jika penangkapan yang dilakukan oleh Polri tersebut dikarenakan alasan-alasan subyektif aparat kepolisian. Karena sebelumnya pihak kepolisan sudah melakukan pembicaraan dengan FNPF MUI bahwa kegiatan berlangsung di Monas.

    Meskipun begitu, Trimedya mengatakan jika penagkapan yang dilakukan kepada sejumlah aktivis tersebut tidak dilakuakn dengan cara yang represif. Pihak kepolsian sudah mengetahui ada ancaman bahaya dan juga telah memiliki beberapa alat bukti. Trimedya menjelaskan jika, cara yang dilakukan oleh pihak Polri perlu untuk dievaluasi.

    “Cuma mengarah ke represif, kedua HAM juga harus dijunjung tinggi. Kita tahu lah makar bahaya dan Polri pasti lah alasan yg kuat. Paling enggak pasal 184 KUHAP dua alat bukti sudah dipenuhi sehingga berani menetapkan tersangka. Sehingga memang caranya saja perlu dievaluasi oleh pihak Polri,” papar Trimedya.