Beli Printer Seharga Rp 1 Miliar, Pemkab Malang Dituding Lakukan Manipulasi Anggaran


kantor-bupati-malang_20160926_141024

Sontak menjadi satu berita yang cukup menghebohkan ketika ada informasi mengenai pengadaan satu buah printer yang harganya tidak masuk akal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Pasalnya, dalam surat pengadaan barang elektronik yang dikirimkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), harga printer yang dimaksud mencapai Rp 1 miliar.

Tentu saja, dikarenakan pengadaan 1 buah printer dengan harga yang sangat mahal dan tidak masuk akal tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya, walaupun pihak Pemkab Malang mengatakan bahwa sistem pembeliannya adalah pengadaan langsung menggunakan e-purchasing atau menggunakan sistem katalog elektronik.

Tidak sedikit yang menilai bahwa pengadaan 1 buah printer seharga Rp 1 miliar itu adalah mengada-ada dan dinilai mengandung gratifikasi karena untuk menghabiskan anggaran yang tersisa sebelum berganti tahun.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak Pemkab Malang menjelaskan bahwa alokasi super mahal tersebut hanya sebatas anggaran ‘politis’ yang nilai realisasinya masih masih jauh dari angka yang tercantum. Dan jika nantinya ada kelebihan, maka alokasi dananya digunakan untuk menutup defisit anggaran.

“Hanya sebatas anggaran politis. Realisasinya masih jauh dari angka yang tercantum. Nantinya alokasi itu akan dialihkan untuk menutupi defisit anggaran,” jelas Kepala DPPKAD Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena, seperti yang dikutip dari Tribunnews (27/9/2016).

Willem juga menegaskan bahwa pengadaan printer yang dimaksud bukan hanya satu buah saja, melainkan beberapa buah karena sejumlah SKPD memang membutuhkannya dan DPPKAD harus menyediakannya.

Jumlah printer yang akan dibeli, antara lain 7 printer laser, 40 inkjet, 20 A10, 36 color laser, 24 dot matrix dan 1 printronix. Nantinya, jika ada sisa anggaran untuk pengadaan printer tersebut, maka akan digunakan untuk menutup defisit yang dalam hitungan sementara ini sudah mencapai RP 7,8 miliar.

Selain printer seharga Rp 1 miliar, ada beberapa pengadaan lainnya yang anggarannya juga sangat mencengangkan, seperti paket meubelair meja dan kursi untu Bupati dan wakilnya dengan anggaran sebesar Rp 5,362 miliar, satu paket alat rumah tangga untuk Bupati dan wakilnya senilai Rp 2,545 miliar, peralatan dapur untuk Wabub senilai Rp 1 miliar dan alat pembersih yang tak kalah fantastis anggarannya, yaitu Rp 1 miliar.

Terkait dengan barang-barang yang bukan untuk inventaris kantor dan lebih condong untuk digunakan secara pribadi oleh Bupati dan wakilnya, seperti salah satunya adalah meubelair senilai Rp 5 miliar lebih, Willem mengatakan bahwa memang sudah ada meubel di rumah dinas lama, akan tetapi sudah lama tidak diganti dan rata-rata yang ada juga merupakan milik Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, maka sebelum Pilkada, seluruh barang akan dikeluarkan dan diganti.

“Sudah berapa tahun meubelair di rumah dinas tersebut belum diganti. Kami anggarkan untuk penggantian. Memang ada milik Pemkab, tapi mayoritas milik Pak Rendra. Demikian juga di rumah dinas wakil bupati, mayoritas milik Pak (Ahmad) Subhan (mantan wakil bupati, red),” lanjutnya.