Cak Imin Ingatkan Jokowi untuk Tidak Kurangi Jatah PKB di Kabinet


Jokowi Kunjungi Konsolidasi PKB. (dari kiri) Capres PDIP Joko Widodo bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat rapat konsolidasi Pilpres 2014 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/5). Dalam Pilpres 2014, PKB secara resmi mendukung Capres PDIP Joko Widodo.

SURATKABAR.ID Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mewanti-wanti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembentukan kabinet pada pemerintahan mendatang.

Cak Imin meminta Jokowi untuk tidak mengurangi jatah kursi PKB di kabinet mendatang. Menurutnya, koalisi pendukung Jokowi saat ini sudah cukup gemuk. Oleh sebab itu dirinya khawatir jika ada lagi yang masuk koalisi maka kekuatan penyeimbang di parlemen akan berkurang.

“Koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah gemuk, 61 persen. Kalau ikutan gabung, nanti di parlemen enggak ada penyeimbang,” katanya usai menghadari acara rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beragendakan penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 di KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019), dikutip jpnn.com.

Meski demikian, ia merasa tidak mempermasalahkan jika ada partai pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang merapat ke kubu Jokowi.  Hanya saja, katanya, Cak Imin tak mau hal itu akan berefek pada jatah kursi PKB di kabinet Jokowi – Ma’ruf.

“Kalau memang itu jadi urgensi untuk kebersamaan, yah silakan. Yang penting jangan kurangi jatah PKB,” tegasnya.

Sementara itu, Mengenai pembagian jatah kursi di kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan partai pendukung lainnya.

Menurut Hasto, PDIP menyerahkan kepada Megawati untuk membicarakan dengan Jokowi terkait Menteri. “Kami akan menggunakan mandat untuk terus bersama dengan partai koalisi Indonesia Kerja memberikan masukan terbaik kepada Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Terkait di kabinetpun demokrasi yang dibangun PDIP menyerahkan kepada Ibu Megawati untuk membahas bersama dengan presiden Jokowi yang memiliki hak prerogratif,” katanya di Jakarta, Jumat (28/6/2019), dikutip dari sindonews.com.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaTentang Jatah Menteri, PDIP Menyerahkan ke Megawati
Berita berikutnyaDapat Harta Gono Gini Ratusan Triliun Rupiah, Wanita Ini Malah Gunakan Uangnya Untuk….