Seorang Polwan Ditangkap Karena Terpapar Radikalisme, Begini Penjelasan Polda Jatim


SURATKABAR.ID – Terpapar paham radikalisme, seorang polisi wanita (polwan) ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Polwan berinisial NOS berpangkat Bripda tersebut ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, sekitar pukul 13.00, Minggu (26/05/2019). Informasi ini kemudian dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera. Diketahui, NOS merupakan anggota Polda Maluku Utara.

Menukil TribunNews.com dan Surya.co.id, Selasa (28/05/2019), NOS berangkat melalui maskapai penerbangan Lion Air sekitar pukul 09.00 WITA. Sesampainya di Bandara Juanda, ternyata NOS diketahui menggunakan nama samarannya, yakni Arfila M Said.

Ketika dimintai keterangan oleh petugas, NOS menjawab bahwa tujuannya ke Kota Surabaya hanyalah untuk berbelanja. NOS juga mengaku mempunyai kerabat yang tinggal di kawasan Sidoarjo.

“Ia berangkat dari Maluku Jam 9 pagi dengan Pesawat Lion Air, ngakunya akan belanja di Surabaya dan dia ngaku punya keluarga di daerah Porong Sidoarjo,” ungkap Kombes Pol Frans Barung Mangera, Minggu (26/05/2019).

Sewaktu ditanya dugaan NOS telah terpapar paham radikalisme, Barung membenarkan hal tersebut.

Baca juga: Analis Ungkap Kejanggalan Luka Tembak dan Senjata yang Digunakan dalam Rusuh 22 Mei

“Ya karena kami khawatirkan saja ada sesuatu, menurut informasi dia terpapar radikalisme di sana,” tukasnya.

Kombes Pol Frans Barung Mangera melanjutkan, sejauh ini Polda Jatim hanya menjalankan instruksi yang diminta pihak Polda Maluku untuk mengamankan NOS.

“Polda Maluku Utara yang nangkap, kami cuma mengamankan,” ucapnya menambahkan.

Mengingat proses pengamanan terhadap NOS baru dilakukan, Barung belum bisa memaparkan lebih detail terkait sosok polwan tersebut.

“Masih penyelidikan nanti, lagipula yang menjelaskan kan Polda Maluku Utara,” ujarnya lagi.

Kini Polda Maluku Utara tengah berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Jatim. Rencananya, ungkap Barung, Pihak Polda Maluku Utara akan melakukan penjemputan terhadap NOS di Mapolda Jatim.

“Sekarang Polda Maluku Utara sedang perjalanan untuk mengambil anggota itu,” tukasnya.

Tinggalkan Tugas Tanpa Izin

Lebih lanjut, Polda Maluku Utara (Malut) akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap satu oknum polisi wanita (polwan) yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) atas nama Bripda berinsial NOS yang diamankan Polda Jawa Timur, di Bandara Juanda Surabaya, Minggu (26/05/2019).

Pemeriksaan itu berkenaan dengan polwan tersebut meninggalkan tugas tanpa izin dari pimpinan, baik secara lisan maupun tulisan.

“Pemeriksaan terhadap oknum polwan Polda Malut ini karena yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa izin, dan ini sudah merupakan pelanggaran berat,” ucap Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendry Badar di ruang kerjanya, Senin (27/05/2019).

Mengenai dugaan paham radikal, sambung Hendri, pihaknya belum bisa menyampaikan rincian selengkapnya. Sejauh ini yang bersangkutan masih diperiksa lebih mendalam oleh tim.

“Kami akan dalami yang bersangkutan pergi dalam rangka apa, tujuan apa, dan maksud apa, sehingga yang bersangkutan pergi tanpa izin. Nanti kami lihat saat sidang, saat ini kami fokus lakukan pemeriksaan,” ungkapnya.

Menurut Hendri, hingga saat ini, yang bersangkutan masih diamankan di Polda Jatim, dan Polda Malut telah mengutus tim untuk melakukan penjemputan.

Selanjutnya, NOS akan dibawa ke Ternate, sebab kasus lari atau pergi tanpa izin akan diselesaikan di internal Polda Malut.

“Penahanan terhadap yang bersangkutan di Bandara Juanda tersebut merupakan hasil koordinasi antara Polda Malut dan Polda Jatim dengan alasan meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan, bukan karena terindikasi paham radikal,” sebutnya.

Ia lantas mengimbuhkan, pihaknya mendapat laporan dari pihak keluarganya bahwa yang bersangkutan tidak ada di rumah, sehingga saat dilakukan pengecekan ke tiap-tiap tempat ternyata ditemukan di bandara saat bersangkutan bertolak ke Surabaya.

Dari situ, ada koordinasi dengan Polda Jatim setempat untuk mengamankan yang bersangkutan sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan.

“Kalau indikasi paham radikal kami belum bisa simpulkan secara detail, karena kami belum tau, yang jelas kami akan pastikan fakta-fakta bahwa benar ada hal-hal yang mencurigakan terhadap yang bersangkutan dan itu baru bisa kami sampaikan,” tukasnya kemudian.

Jauhkan Anak dari Paham Radikalisme

Sebagaimana diketahui, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Hal itu dikatakan demikian lantaran terorisme ialah kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan yang dampaknya begitu luas di kalangan masyarakat. Salah satunya seperti menyebabkan keresahan masyarakat, ketakutan, ancaman, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, penderitaan fisik, psikis, bahkan kematian.

Saat ini, perkembangan jaringan terorisme menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran untuk dilibatkan dalam sejumlah aksi teror mereka.

“Perempuan terutama anak-anak menjadi kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan dianggap mudah untuk ditanamkan paham radikalisme,” beber Hasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Kementerian PPPA, pada beberapa waktu lalu.

Disampaikan Hasan, modus terorisme yang terus berkembang di Indonesia mengharuskan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat terlibat lebih aktif dalam berbagai pencegahan. Salah satunya yakni  upaya pencegahan anak terlibat dalam jaringan terorisme.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanahkan 15 kategori anak yang harus diberikan perlindungan khusus oleh negara.

Antara lain ialah anak korban jaringan terorisme.

Anak korban jaringan terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui sejumlah upaya signifikan. Contohnya seperti edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Hasan juga menjabarkan, perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditujukan, antara lain, kepada anak korban. Yakni anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi, sebagai akibat dari terpengaruh radikalisme dan tindak pidana terorisme.