Begini Respon TKN Terkait Laporan BPN Prabowo Soal Kecurangan Pemilu


SURATKABAR.ID – Setelah Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden 02 Prabowo-Sandiaga melaporkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ke Bawaslu, kubu 01 merespon hal tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, pada Jumat (10/05/2019) kemarin, BPN telah melaporkan TKN ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan administrasi Pemilu 2019. Lantas, bagaimana TKN menanggapinya?

Menukil reportase CNNIndonesia.com, Sabtu (11/05/2019), TKN menilai langkah BPN itu merupakan sesuatu yang wajar. Menurut Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Irfan Pulungan, langkah itu lebih baik ketimbang mengajak massa dan “teriak” di media yang nantinya dapat memprovokasi.

“Kita ada mekanisme hukum, secara proseduralnya bagaimana. Kalau ada kecurangan yang didapat 02 monggo silakan laporkan ke Bawaslu, jangan teriak di media, provokasi rakyat, viral di video,” tukas Irfan kepada rekan media, Jumat (10/05/2019).

Siang kemarin, BPN Prabowo menyampaikan laporan dugaan kecurangan Pemilu 2019. Pelaporan tersebut diiringi oleh aksi demo ratusan orang pendukung Prabowo-Sandiaga. Irfan sendiri mengaku tak masalah dengan hal itu selama semuanya berjalan tertib dan tak mengganggu kepentingan masyarakat.

Mengenai isi laporannya, Irfan enggan banyak berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Bawaslu RI.

Baca juga: Tak Akan Ikut ‘People Power’, BPN Prabowo-Sandiaga Akan Lapor Dugaan Kecurangan ke Bawaslu

“Biarkan nanti aparat yang punya kewenangan menyelesaikannya, kita serahkan kepada mereka. Jika ada unsur persoalan hukum pidananya, ada aparat kepolisian,” imbuhnya.

Massa demontrasi yang mengawal BPN Prabowo-Sandiaga sempat meringsek memenuhi bagian depan kantor Bawaslu. Saking padatnya massa, kendaraan bermotor yang hendak melintas di depan kantor Bawaslu di ruas Jalan Thamrin menuju Medan Merdeka Barat pun terpaksa harus memutar balik.

Karena seluruh badan jalan diokupasi oleh massa, Polisi lalu lintas terpaksa menginstruksikan sejumlah kendaraan berbalik arah di sekitar kantor Bawaslu. Diungkapkan oleh polisi yang bertugas di lapangan, awalnya arus lalu lintas masih berjalan dengan satu lajur. Namun karena massa yang datang tumpah memenuhi jalan, petugas pun memaksa mobil dan motor yang hendak menuju Medan Merdeka Barat untuk balik arah.

“Dialihkan ke Jalan Teluk Betung, Sutan Syahrir, dan Imam Bonjol,” tutur Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, Jumat (10/05/2019).

Mengutip Detik.com, Bawaslu menuturkan. Jika syarat laporan sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan pada sidang pendahuluan.

“Memang kami ada terima laporan soal TSM. Sedang dikaji apakah memenuhi syarat formil dan materiel, kalau terpenuhi akan ada sidang putusan pendahuluan,” ucap anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi, Jumat (10/05/2019).

Menyoal tuntutan diskualifikasi, Fritz mengemukakan hal itu tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Ia mengatakan, dalam undang-undang pemilu terdapat jenis dan konsekuensi pelanggaran yang berbeda.

“Dalam UU Pemilu kan ada pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi, keduanya memiliki konsekuensi berbeda,” tukas Fritz.

Sebelumnya, BPN melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Bawaslu dan meminta agar temuan-temuan terkait laporan tersebut segera ditindaklanjuti.

“(Yang dilaporkan) dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, masif. Ada soal logistik pemilu, penggiringan opini untuk kemenangan paslon, ada ASN, kemudian ada pemilihan luar negeri. Ini sudah masuk satu, nanti menyusul,” beber Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di depan gedung Bawaslu, Jumat (10/05/2019).

Dasco menambahkan, laporan sudah dilakukan empat kali termasuk kemarin, dengan menyertakan bukti-bukti temuan. Selain itu, disiapkan juga 4 laporan lainnya untuk diteruskan ke Bawaslu.

“(Tuntutannya) TSM itu kan diskualifikasi calon,” tandas Dasco.