Menyoal Pemindahan Ibu Kota, Jokowi: Kami Harap Tidak Membebani APBN


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar kebutuhan anggaran untuk rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke daerah lain nantinya tak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi, seperti yang dirangkum dari laman CNNIndonesia.com pada Senin (6/5/2019), mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai anggaran untuk memindahkan ibu kota tersebut.

“Saya sampaikan kepada Menteri keuangan, bahwa kami berharap tidak membebani APBN,” ujar Jokowi dalam acara berbuka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/5).

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan sudah menerima laporan terkait besaran anggaran yang akan digunakan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain. Jokowi juga menilai tidak menjadi masalah dengan berapa pun besar anggaran untuk mewujudkannya selama tidak dikerjakan dalam satu tahun.

“Artinya juga anggaran kita siap untuk menjalani,” tutur Jokowi.

Baca Juga: Ini Masalah yang Akan Dihadapi Jokowi Jika Nekat Pilih Ibu Kota Baru di Kalimantan

Calon Presiden Petahana ini juga mengungkapkan jika rencana untuk memindahkan ibu kota tersebut sudah selama tiga tahun ke belakang dikaji secara mendalam. Ia lantas menyatakan ingin mengonsultasikan perihal tersebut dengan lembaga negara.

Lebih lanjut, Jokowi mengaku telah menyiapkan setidaknya tiga alternatif daerah dengan luas wilayah yang bervariasi. Luas wilayah pertama adalah 80 ribu hektare, wilayah kedua adalah 120 ribu hektare, sementara yang ketiga adalah 300 hektare.

“Kami tahu di Jakarta ini ada (luasnya) 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memproyeksikan untuk memindahkan ibu kota setidaknya dibutuhkan dana sekitar US$ 23 hingga US$ 33 miliar atau setara Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

Kebutuhan dana ini disebut-sebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemindahan ibu kota yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh negara-negara lain.