Sorotan Internasional tentang Bisnis Batu Bara Milik Luhut dan Sandiaga


SURATKABAR.ID – LSM Internasional Global Witness melemparkan tudingan melalui laporan investigasi berjudul Sandiaga Uno dan Transaksi Offshore Berau Coal yang tayang di globalwitness.org. Menanggapi hal tersebut, tim kampanye Sandiaga untuk Pilpres 2019 menyebut ada motif politis di baliknya.

Seperti yang dihimpun dari laman Tirto.id, pada Jumat (5/4/2019), dalam laporan tersebut mereka menyebut Cawapres 02 “Mungkin telah mengambil keuntungan dari pembayaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan batu bara terbesar Indonesia ke perusahaan lepas pantai tak dikenal”.

Adapun perusahaan batu bara yang mereka maksud adalah Berau Coal. Disebutkan mereka pada 2010 hingga 2012 membayarkan uang setidaknya sebesar US$ 43 juta kepada perusahaan lepas pantai bernama Velodrome Worldwide Limited.

Pembayaran tersebut semacam ongkos agar Velodrome memberikan “nasihat strategis, bisnis, dan operasional”. Dan angka itu disebutkan memiliki nilai “hampir sama dengan jumlah keseluruhan gaji ratusan karyawan Berau Coal”.

Lantas ada kaitan apa dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno?

Baca Juga:

Awalnya mereka tak mengetahui hal tersebut, namun semuanya baru terungkap ketika Panama Papers bocor pada tahun 2016. Dalam salah satu dokumen yang bocor disebutkan bahwa Sandiaga merupakan pemegang saham tunggal sekaligus Direktur Velodrome pada Oktober 2007 hingga Mei 2009.

Nama Sandiaga lalu digantikan Ng Soon Kai, seorang pengacara dari Singapura. Keduanya ditengarai memiliki hubungan erat. Mereka disebutkan sudah sejak lama bekerja sama. Selain itu Ng Soon juga disebut pernah bekerja di beberapa perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Sandiaga.

Global Witness mengungkapkan seharusnya Sandiaga mengetahui soal pembayaran tersebut. Dan jauh daripada itu, ia juga disebut ikut andil dalam transaksi. Selain karena hubungannya dengan Ng Soon seperti yang disebutkan, Sandiaga juga sebetulnya memegang jabatan sebagai Dewan Komisaris Berau Coal sejak Maret 2010 hingga Juni 2013.

Perjanjian tersebut pada akhirnya dihentikan pada tahun 2012 atas keputusan pemegang saham baru Berau Coal. Pasalnya, sebut Global Witness seperti yang dikutip dari laporan mereka, nilai bisnis dari kontrak dengan Velodrome masih “tidak jelas”.

Selain menyebut Sandiaga Uno, Global Witness juga menyinggung nama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam laporan berjudul Luhut Pandjaitan dan Para Pembeli Tersembunyi. Dalam laporan tersebut dikatakan transaksi bisnis Luhut “tak terungkap”.

Pada November 2016, disebutkan Luhut menjual sebanyak 62 persen saham perusahaan tambang batu bara Toba Bara kepada Highland Strategic Holdings. Saham Toba Bara sebanyak 72 persen dimiliki oleh Toba Sejahtera, yang saham terbesarnya dikuasai oleh Luhut.

Satu hal yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut adalah transaksi yang dinilai terlalu tertutup. Tak diketahui siapa yang menjadi pemilik akhir dari Highland Strategic Holdings. Selain itu juga harganya yang diasumsikan menyentuh angka puluhan juta dolar Amerika Serikat (AS). Sama seperti dalam kasus Sandiaga, hal tersebut juga dinilai menyebabkan kerugian baik bagi investor maupun publik.

“Fakta ini menimbulkan pertanyaan tak terjawab, khususnya berkaitan dengan kepentingan publik, karena luhut Pandjaitan merupakan seorang pejabat tinggi di pemerintahan,” demikian bunyi laporan Global Witness tersebut.

Sekilas kasus ini memang seperti business as usual. Namun juga bisa jadi tidak, lantaran hal ini ikut melibatkan perusahaan offshore (Velodrome Worldwide Limited dan Highland Strategic Holdings).

Pada kasus Panama dan Paradise Paper yang menyebut nama-nama elite Indonesia, termasuk Sandiaga dan Luhut, pemindahan uang ke perusahaan bisa menjadi indikasi upaya menghindari pajak. Hal tersebut pula yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut kasus ini “jadi perhatian pemerintah”.

Tak berbeda, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal juga memberikan penilaian serupa. Terlepas dari benar atau tidaknya laporan ini, larinya sejumlah uang ke luar negeri disebutkan secara signifikan dapat menguras potensi pendapatan negara. Dan selama pengawasan dari pemerintah tak membaik, hal tersebut akan berulang.

“Kalau negara berkembang, kan, rate pajaknya enggak tinggi seperti negara maju. Jadi ini karena kemampuan pengawasan yang lemah, gampang bagi para pelaku usaha menghindari pajak,” ujar Faisal, pada Kamis (4/4) kemarin.

Sebelum menerbitkan laporannya, Global Witness telah meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan namanya. Namun, baik Sandiaga maupun Luhut tak seorang pun yang memberikan jawaban.

Bantahan Luhut dan Sandiaga

Namun demikian, Luhut Binsar Pandjaitan yang ditemui di Gedung Menko Kemaritiman, membantah tudingan laporan lembaga internasional pemantau masalah lingkungan dan korupsi tersebut. Ia mengungkapkan dirinya telah sejak lama tak memegang saham mayoritas di Toba Bara. Bahkan jauh sebelum ia memegang jabatan sebagai menteri.

“Enggak, ngarang saja (laporan) itu. Saya lepas kira-kira berapa tahun lalu. Sebelum itu (2016). Jadi (saham) saya tinggal 5 atau 10 persen. Lupa,” jelas Luhut kepada awak media, Selasa (2/4).

Bantahan juga dilontarkan anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean. Namun bukan terkait substansi laporan tersebut, melainkan ‘motif’ yang tersembunyi di baliknya.

“Kalau melihat pola penyebarluasan berita seperti ini motifnya adalah politis. Dari pihak 01 sudah tidak mampu mencitrakan dirinya positif, jadi mereka menyerang pribadi, nama baik 02. Dibunuh karakternya,” tutur Ferdinand ketika dihubungi.

Namun pernyataan yang dikeluarkan Ferdinand ini dinilai kurang tepat. Pasalnya, pada kenyataannya dalam laporan Global Witness tak hanya Sandiaga yang diserang, melainkan juga orang yang berdiri di barisan Joko Widodo.